» » » » Wagub: Satgas PHLT Harus Jawab Ekspektasi Publik

SJO, BANDUNG - Dibentuknya Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (PHLT) di Provinsi Jawa Barat menciptakan ekspektasi yang tinggi dari masyarakat. Mereka terus menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran hukum lingkungan, karena belum adanya efek jera dari para pelanggar.

Wakil Gubernur Deddy Mizwar mengungkapkan hal tersebut saat Rakor tentang evaluasi kinerja Satgas PHLT pada Selasa pagi (18/8) di Ruang Papandayan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung. Rapat dipimpin langsung Ketua Satgas PHLT Jabar yang juga Kepala BPLHD Jawa Barat Anang Sudarna, serta dihadiri pula oleh perwakilan Polda Jabar AKBP Ade, Asisten Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi Albert Siregar, para Kepala OPD terkait.

"Gerakan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu ini sudah menciptakan sebuah ekspektasi di masyarakat. Kita tidak bisa mundur, berhenti, atau mundur hancur. Karna ekapektasi masyarakat sudah sangat tinggi terhadap penertiban dan mereka tetap monitor apa yang kita lakukan," ungkap Wagub dalam rapat.

Menurut Wagub, ekspektasi masyarakat telah melebihi dari apa yang telah pemerintah lakukan. Maka pemerintah tidak bisa berhenti bekerja karena masalah Penegakan Hukum Lingkungan telah menjadi boomerang (ancaman) yang tidak bisa pemerintah hindari.

Disisi lain, Wagub pun mengatakan pengusaha yang PHLT hadapi adalah pihak yang memiliki sumber daya, kekuatan, dan juga modal yang besar untuk menyewa backing ataupun ahli tertentu untuk menghadapi tuntutan. Untuk itu, sebagai penegak hukum PHLT juga membutuhkan pengawalan hukum.

Saat ini, Satgas PHLT akan fokus pada 2 masalah lingkungan, yaitu pertambangan dan limbah.

“Jangka waktu dekat ini, yang mana kita sudah tindak untuk penertibannya dan juga fokus pada dua masalah di tambang dan di limbah,” kata Wagub.

“Penyidikan akan lebih intents, karna ada dua hal yang membuat tanda tanya besar sedang kita teliti. Pemerintah memutuskan boleh menutup sepadan sungai. Sebuah pertanyaan besar, bagaimana sepadan sungai boleh ditutup untuk kepentingan industri kalau pengadilan memutuskan itu, ini kiamat, ini gejala kiamat,” serunya.( *)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: