» » Wacana Presiden Jokowi Minta Maaf Pada Keluarga PKI, Menambah PR Baru Umat Islam


SJO BANDUNG - Wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan meminta permintaan maaf kepada keluarga anggota PKI menuai kontra dari kalangan Pemerintahan, legislatif dan masyarakat khususnya di Jawa Barat (Jabar). Kini giliran Aktivis Islam yang juga anggota DPRD Jabar, Abdul Hadi. Menurutnya diperlukan pemahaman dan pembelajaran atas tidak tahunya generasi muda terhadap apa yang terjadi waktu itu (1965-Red).

"Pertama kita itu generasi Y dan Z tidak mengerti. Ketika ada fenomena seperti itu. Jadi daripada ketidak ngertian. Nomor Satu, sesungguhnya tugas pemerintah memahamkan, buat mereka itu paham sehingga ketika paham silahkan ambil keputusan jangan ikut-ikutan. Jangan ikutan yang milih PKI" Tegas Ir Abdul Hadi Wijaya MSc anggota DPRD Jabar dari fraksi PKS kepada seputarjabar.com saat ditemui di ruangannya, Jum'at (21/8) Sore .

Selain tugas pemerintah untuk memberikan pemahaman, Idiologi yang digandrungi pada masa itu, dikenal bertolak belakang dengan idiologi negara, Pancasila, sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga pemerintah melarang kegiatan penyebaran Faham melalui Tap MPRS No.XXV tahun 1966.

"Secara idiologi, kita tau, yang intinya menghilangkan peran agama dan tokoh agama. Seperti ada pembunuhan para ajengan tokoh agama di desa, itukan fakta sejarah" Ujarnya.

Apa yang terjadi belakangan ini, ramai menjadi topik di media daring seputar diamankanya atribut berbau PKI di beberapa daerah. Hal ini dapat memicu, menambah masalah dan bahkan menjadi PR (Pekerjaan Rumah-Red) bangsa Indonesia di masa depan.

"Jadi kalau ini bangkit lagi dan memang ada agenda di kalangan new left, kiri baru, minimalnya akan menambah PR bagi umat Islam" Tutur Abdul Anggota DPRD dapil Karawang.

Pemerintah harus menjelaskan jangan malah terjebak dengan masa lalu, membuat bingung masyarakat dengan wacana tersebut. Sementara Ekonomi Indonesia sedang tidak baik.

"Permintaan maaf, silahkan Presiden terangkan apa yang dimaksud permintaan maaf, disitu khan ada Dewan Pertimbangan. Jangan membuat sesuatu yang membingungkan. Ini PR yang penting dan harus dituntaskan.Ya kalau boleh ditunda dulu, Ekonomi kita saja sudah menyentuh Tiga Belas Ribu Delapan Ratus lebih" Pungkasnya.

Walau awam apa yang terjadi pada masa itu. Permasalahan ini akan menjadi PR di masa depan sehingga TNI juga harus all out.

"Saya juga awam dalam hal ini. Namun masalah ini akan menjadi PR. Emang yang diminta maaf salah, jangan - jangan ada maunya nih dengan Presiden ini. Yang ada sekarang. Sesungguhnya TNI harus all out. Ya kalau harus demo juga, siap saya" Tutup Abdul Hadi.

Beberapa waktu lalu Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, agar pemerintah tak perlu minta maaf kepada keluarga korban anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).(Don/Sc)


«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

3 komentar:

  1. Ngaco tuh Jokowi kalau benar akan minta maaf kepada keluarga PKI, dan patut dicurigai ada hiden agenda untuk mengalihkan isu dari fakta ekonomi yg sedang terpuruk. Sudahlah Pak Presiden, fokus saja membangun bangsa, jangan coba memutar sejarah!!!

    BalasHapus
  2. saya salut dan hormat serta respek kepada penulis artikel ini, karena tulisan ini mencerminkan orang yang cerdas dan berwawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta kebhinekaan dalam persatuan dan kesatuan. JANGAN TAKUT DAN JANGAN KUATIR NASIONALISME BANGSA INDONESIA ADA DIBELAKANG DAN MEMBELA SAUDARA BESERTA TNI DAN NASIONALISME BANGSA INDONESIA.

    YANG JELAS ANDA ADALAH PENAMBAH KEKUATAN NASIONALISME SETELAH KOMPONEN NU.

    BalasHapus