» » » Stiker Pasangan Calon di Kendaraan Tidak Dibenarkan


SJO PANGANDARANPanitiaPengawas Pemilu(Panwaslu) KabupatenPangandaran, menganggap kampanye branding mobil atau pemasangan stiker pasangan calon kepala daerah di mobil, sebagai bentuk pelanggaran terhadap PKPU No 7 tahun 2015.
 
Persoalan branding pasangan calon di mobil ini memang menimbulkan kontroversi. Ada yang menilai hal itu tidak melanggar aturan, namun ada yang menganggap melanggar.

Ketua Panitia Panwaslu, Imam Ibnu Hajar, mengatakan, masalah itu perlu ditegaskan karena pasal 26 Peraturan KPU No 7/2015, hanya menyebutkan pasangan calon kepala daerah hanya diizinkan melakukan kampanye dalam media kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoint, stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
 
“Pasal tersebut tidak menyebutkan kampanye dalam bentuk branding di mobil. Padahal dalam pasal 68 PKPU No 7/2015, diatur bahwa paslon dan/atau tim kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain yang diiperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1.”jelasnya. 

Sesuai PKPU tersebut, Ibnu juga mengingatkan bahwa penayangan iklan kampanye dilaksanakan hanya dalam waktu 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Pemasangan iklan tersebut, juga wajib difasilitasi oleh KPU kabupaten/kota. 

"Pelanggaran terhadap larangan pemasangan iklan kampanye ini dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, hingga sanksi pembatalan sebagai pasangan calon," katanya. 
 
Terkait kegiatan penertiban pemasangan alat peraga kampanye di luar yang difasilitasi oleh KPU, termasuk stiker yang terpasang di mobil,  Ibnu mengatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan , Organda dan kepolisian.
 
“Kami hanya sebatas memberikan rekomendasi untuk melakukan penertiban, sedangkan pelaksana eksekutornya bukan kewenangan kami,”tegas Ibnu.(iwn)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: