» » Perang Asimetris, Peranan Intelijen Negara untuk Bela Negara

Oleh : Ruly Rahadian
Sepanjang perjalanannya, bangsa ini sudah cukup dikenyangkan oleh berbagai macam perang fisik baik perang di dalam wilayah negara ini yang terjadi antar anak bangsa, maupun perang melawan agresi bangsa lain yang ingin menaklukkan bangsa kita untuk mengambil keuntungan darinya. Era perang fisik yang biasa kita kenal dengan dengan istilah Hard War memang sudah berlalu dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun banyak diantara kita yang belum menyadari bahwa negara kita harus selalu siaga dan selalu bersikap antisipatif dalam menghadapi perang yang berbentuk lain dan tidak bersifat fisik, atu biasa kita kenal dengan istilah Soft war. Perang yang kita sedang hadapi bersama ini adalah perang Asimetris atau biasa disebut Asimetric Warfare. Secara singkat, Perang Asimetris menurut Dewan Riset Nasional (DRN) adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra (perpaduan antara trigatra: geografi, demografi, dan sumber daya alam/SDA; dan pancagatra: ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Perang asimetri selalu melibatkan peperangan antara dua aktor atau lebih, dengan ciri menonjol dari kekuatan yang tidak seimbang.

Pemahaman masyarakat mengenai perang asimetris ini seharusnya bisa didiseminasikan di masyarakat, sehingga masyarakat kita benar-benar mengerti perang asimetris dan dampak apa saja yang ditimbulkannya. Yang terpenting setelah paham adalah bagaimana caranya menyikapi segala fenomena yang terjadi, sehingga mampu bersikap dan bertindak secara antisipatif, dan tumbuhnya kesadaran dari dalam diri masing-masing anak bangsa untuk membangun proteksi yang proporsional sebagai sarana pecegahan dan penangkalan berbagai pengaruh yang akan meruntuhkan sistem ketahanan bangsa ini. Bahkan Menteri Pertahanan kita Menteri Pertahanan RI Jendral TNI (Purn) Ryamizard Ryaccudu memaknai asymmetric warfare sebagai perang non militer atau dalam bahasa populernya dinamai smart power, atau perang non konvensional merupakan perang murah meriah, tetapi memiliki daya hancur lebih dahsyat daripada bom atom.

“Asymmetric warfare merupakan perang murah meriah tapi kehancurannya lebih dahsyat dari bom atom. Jika Jakarta di bom atom, daerah-daerah lain tidak terkena tetapi bila dihancurkan menggunakan asymmetric warfare maka seperti penghancuran sistem di negara ini, hancur berpuluh-puluh tahun dan menyeluruh,” Demikian pernyataan Menhan RI.

Dalam menyikapi pola perang asimetris ini, tentu saja keterlibatan seluruh warga negara sangat diharapkan partisipasinya sebagai sebuah kesadaran dan inisiatif, karena selain mempunyai hak untuk membela negara dari berbagai ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan, Bela Negara adalah kewajiban setiap warga negara tanpa kecuali. Tentu saja hal tersebut bukan perkara mudah, karena gerakan Bela Negara di masyarakatpun harus terarah dan terkoordinasi dengan baik, karena salahnya penanganan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru dalam pengaplikasiannya, dan akan menambah kompleksitas masalah bangsa.

Kembali kepada bangsa kita sendiri, secara kodrati alamiah dan evolusional selalu mengalami perubahan. Perubahan itu bisa saja terjadi akibat dari intervensi suatu kekuatan aktor negara maupun non negara tertentu yang mempunyai alasan-alasan tertentu baik bersifat positif maupun bersifat negatif. Sisi yang positif adalah didasarkan rasa tanggung jawab kemanusiaan karena negara kita demikian merugikan bagi perkembangan harkat insani bangsa, sehingga harus segera dibuat penyelamatan dan mampu berkembang secara sehat menjadi negara kuat yang mampu berdampingan dan bisa disejajarkan dengan negara tetangganya. Sedangkan dari sisi negatif, bisa saja berkedok alasan positif atau mungkin juga berbeda, yaitu dengan menampilkan niat hegemoninya, dimana negara ini dinilai mempunyai sumber daya yang akan akan menguntungkan bagi aktor negara dan aktor non negara jika hal tersebut dikuasai oleh mereka. Jika kedua alasan ini berhasil dilaksanakan tentunya akan menimbulkan perubahan kejiwaan pada bangsa kita, yang pada akhirnya akan bermuara pada perubahan ketahanan nasional.

Dampak yang akan ditimbulkan dari fenomena tersebut adalah terbentuknya Penjajahan Paradigmatis, yang akan menimbulkan benturan sistem nilai, norma, dan Kepentingan Universal yang akan berseteru dengan Kepentingan Nasional, dengan beberapa bentuk seperti;

1. Semakin maraknya berbagai bentuk rivalitas berdasarkan ambisi kekuasaan tanpa mempertimbangkan skala prioritas pada Kepentingan Nasional.

2. Memanfaatkan kebebasan Pers untuk menjalankan kepentingan aktor negara maupun aktor non negara.

3. Memunculkan kebebasan yang bersifat individualistik yang berpotensi membenturkan nilai-nilai universal dengan nilai-nilai Nasional negara kita.

Lebih jauh lagi, Penjajahan Paradigmatis ini mengarah kepada upaya perubahan aspek kejiwaan dan sikap mental generasi muda, dengan tujuan melemahkan dan menurukan intensitas potensi kekuatan dan Ketahanan Nasional negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah kongkrit yang biasanya dilakukan adalah melakukan berbagai pola dan bentuk kampanye serta propaganda.yang dilakukan oleh aktor negara dan aktor non negara dengan memanfaatkan sel-sel perlawanan yang sudah dibentuk lebih dulu di negara kita.

Kegiatan mereka itu biasa disebut Psychopolitics, yaitu sebuah upaya untuk mengubah dan menguasai pikiran anak bangsa melalui pola “Mental Healing”, yang konsepnya merupakan pengobatan, penyembuhan dan rekonstruksi seolah pola pikir anak bangsa sudah rusak, dan dibangun kembali oleh negara yang akan memasukkan pengaruhnya ke negara kita.

Psycholpolitics mampu mengubah pola pikir kolektif bangsa dalam waktu yang relatif singkat baik terhadap pemimpinnya, negaranya dan bangsanya sendiri, termasuk mampu mengubah loyalitas generasi suatu bangsa dan menguasai pimpinan serta tokoh penting negara secara jangka panjang.

Melihat fakta-fakta seperti tersebut di atas, tentunya kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama khawatir jika kita bisa dimainkan oleh aktor negara maupun aktor non negara yang akan memanfaatkan serta menguasai berbagai aspek sumber daya yang ada di Indonesia.

Kita juga harus paham bahwa perang asimetris dengan pendekatan soft power perlu mendapat perhatian lebih, karena aktor-aktor pemainnya bisa sangat banyak dan beragam, bukan cuma negara-negara yang memiliki kekuatan militer. Perang asimetris bisa dilakukan lewat eksploitasi media massa, penjebolan situs internet lewat peretas individual, disinformasi, dan kampanye propaganda. Ia juga bisa memanfaatkan organisasi dan jejaring LSM (lembaga swadaya masyarakat) dalam negeri, yang kita tahu sebetulnya mayoritas didanai pihak asing.

Kita bangsa dan negara Indonesia tidak bisa menghindari perang asimetris, baik sebagai sasaran maupun sebagai pelaku. Maka kekuatan intelijen negara kita dalam hal ini Badan Intelijen Negara atau BIN harus terus meningkatkan kualitas profesional SDM-nya, demi menghadapi tantangan perang asimetris yang kini umumnya berwujud soft power. Perang asimetris sebenarnya bukanlah wacana baru bagi komunitas intelijen Indonesia, yang dikoordinasi oleh BIN (Badan Intelijen Negara).

Perang asimetris, yang kini banyak dilakukan dalam wujud soft power, yang merupakan perang dengan cara yang non-konvensional. Karena sifatnya yang demikian itu, ia lebih sulit dideteksi dan lebih rumit cara mengatasinya. Dalam konteks inilah terlihat pentingnya peran intelijen. Intelijen yang profesional sepatutnya lebih mengutamakan pendekatan soft power, bukan lagi hard power, termasuk di dalamnya adalah bidang intelijen ekonomi, sosial, dan budaya.

Intelijen harus mempunyai perangkat-perangkat yang mendukung kemampuan dalam menganalisa semua permasalahan yang timbul dari bidang-bidang tersebut. Soft Power merupakan kekuatan yang cukup kompleks, sehingga fungsi intelijen maupun pemahaman tentang intelijen, dengan intensitas tantangan yang semakin canggih dan berat, maka harus diberikan perhatian secara khusus.

Intelijen harus bisa mengikuti kemajuan tantangan dengan meningkatkan profesionalisme yang terus dikaji dan disesuaikan dengan konteks keinian dan perkembangan zaman. Kebutuhan perangkat semacam itu sudah disadari oleh BIN, selaku koordinator penyelenggara intelijen negara.

Penyelenggara intelijen negara lainnya adalah: Intelijen TNI, Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan, dan Intelijen Kementerian serta intelijen lembaga pemerintah non-Kementerian. Semua penyelenggara intelijen itu wajib berkoordinasi dengan BIN, di mana visinya adalah tersedianya data intelijen secara cepat, tepat, dan akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan nasional.

Hal lain adalah belum terbangunnya sistem politik nasional yang kuat. Pengaruh kuat paham liberalisme telah menjadikan segala gerak bangsa seolah-olah tanpa disiplin dan tanpa norma. Negara dan bangsa ini harus mempunyai ketegasan, bahwa Negara Kesatuan RI harus hidup atas dasar UUD yang tidak berkarakter liberal.

Bangsa Indonesia harus menyediakan waktu dan memeras pikiran untuk menyempurnakan kembali UUD, supaya benar-benar berwatak Pancasilais. kondisi geografis, kemajemukan sosial budaya, dan kekayaan alam melimpah Indonesia merupakan modal besar bagi terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional. Namun, potensi itu jika tidak dikelola dengan baik justru akan menimbulkan kerawanan-kerawanan. Maka, perlu diantisipasi dengan baik agar tidak menjadi ancaman faktual. Untuk itu diperlukan institusi intelijen negara yang profesional dan andal.

Mengingat spektrum dan bentuk ancaman yang dihadapi saat ini dan masa mendatang semakin luas, kompleks, dan beragam, serta warna dan wajah ancaman berubah menjadi multi nasional, maka upaya menjamin terselenggaranya pengamanan terhadap sasaran-sasaran strategis pembangunan bukanlah pekerjaan yang mudah. Keberhasilan kinerja intelijen saat ini dan ke depan banyak ditentukan oleh kompetensi dan profesionalitas intelijen dalam melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan analisis.

BIN harus terus-menerus menyempurnakan organisasinya, termasuk meningkatkan kualitas anggotanya, yang disesuaikan dengan tantangan zaman. Persepsi dimana seolah-olah intelijen khususnya BIN adalah sebuah lembaga yang angker, rahasia, misterius, tertutup, klandestin, dan bahkan kekerasan, dalam lingkup kerjanyapun hanya menghadapi perang hard power, harus dirombak total karena sekarang perang yang dihadapi adalah perang soft power. Perang ini meliputi perang di bidang ideologi, sosial, ekonomi, dan sebagainya.

Perang di kancah soft power membutuhkan pemikiran canggih, kesiapan diri, serta daya tahan. Selain itu, faktor koordinasi dan kesamaan pandangan sangat penting. Kegagalan intelijen bisa terjadi karena ketidak kompakan antara instansi-instansi penyelenggara fungsi intelijen. Jajaran komunitas intelijen Indonesia perlu duduk bersama untuk melakukan evaluasi dan memetakan masalah. Hal ini supaya terjalin kesamaan sudut pandang, melalui komunikasi dan koordinasi yang sinkron, guna menciptakan sinergitas yang semuanya mengerucut kepada nilai-nilai Bela Negara.

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: