» » Opini Hukum Seputar Tertangkapnya OC Kaligis


Oleh : Peter S Simo Wibowo SH *)

Bagi kalangan praktisi hukum dan pengamat hukum siapa yang tak kenal sosok Otto Kornelius Kaligis atau lebih dikenal dengan sebutan bung OC Kaligis, advokat senior yang kerap menangani kasus - kasus hukum besar di tanah air dan dikenal pula sebagai mantan kuasa hukum keluarga Cendana ini begitu disegani oleh kawan sejawat maupun oleh lawan - lawannya.

Banyak petinggi, pejabat maupun kalangan artis yang tersandung kasus hukum meminta jasa bantuan hukum dari beliau, karena OC Kaligis sangat luas jaringan dan pengaruhnya dilingkup lembaga - lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sehingga begitu banyak orang meyakini dan percaya bahwa apabila kasusnya dipegang oleh firma hukum bung OC Kaligis maka kasusnya akan " sukses ", tak peduli tarif lawyer fee selangit pun yang penting kasusnya selamat. OC Kaligis law firm juga dikenal banyak membimbing dan " mendidik " advokat terkenal seperti Elsa Syarief serta pengacara glamour Hotman Paris Hutapea.

Namun tak dinyana pada 15 Juli 2015 KPK memberikan surprise dengan menangkap dan menjadikan status OC Kaligis sebagai tersangka kasus suap buntut dari Operasi Tangkap Tangan 9 Juli 2015 anak buahnya Gerry Bastara kepada hakim PTUN Medan, sungguh naas nasib bung OC Kaligis di usianya yang telah senja hampir memasuki 74 tahun kini menjadi pesakitan KPK dan bisa jadi tahanan tertua di KPK sungguh tragis.

Nama besar yang telah dibangunnya selama puluhan tahun langsung ambruk " dihajar " KPK sampai - sampai sekarang beliau menutup kantor hukumnya.

Masih segar diingatan penulis bahwa pada 25 Juli 2013 hal serupa pernah terjadi kepada law firm Hotma Sitompoel, anak buahnya yang bernama Mario Bernardo diciduk KPK ketika " bertransaksi " dengan pegawai Mahkamah Agung Djodi Supratman, namun nasib berbeda Hotma Sitompoel tak seperti seniornya OC Kaligis, Hotma bisa bernapas lega bahkan sekarang muncul kembali dan membela kasus Margriet Megawe tersangka pembunuh Angeline, KPK tebang pilih ?? wallahuallam hanya Allah dan penyidik KPK yang tahu kenapa.

Sebagai pengamat hukum penulis mengajak pembaca untuk mengedepankan azas praduga tak bersalah / presumption of innocence dan tidak serta merta mempersalahkan cara - cara praktik suap yang diduga dilakukan oleh OC Kaligis cs, apalagi menghakimi dengan berasumsi nama besar OC Kaligis dibangun dengan suap yang besar pula, karena sudah menjadi rahasia yang paling umum bahwasanya budaya korup oknum di lembaga peradilan di semua tingkatan begitu hebatnya, yang mana hal semacam ini patut diduga memaksa praktisi - praktisi hukum mau tak mau suka tak suka mengikuti arus, karena bila melawan arus pasti akan tergerus, memang tak semua mental aparatur penegak hukum kita yang bobrok, ada juga yang masih memiliki integritas namun jumlahnya hanya segelintir saja.

Makanya masyarakat sudah tidak lagi heran muncul istilah mafia hukum, mafia peradilan atau istilah makelar kasus yang biasa disingkat markus. Karenanya praktisi praktisi hukum diduga ikut terjerat dan " nyemplung " dalam mata rantai praktek mafia peradilan untuk bernego pasal, bernego pertimbangan hukum dan bernego putusan hukum sampai bernego tarif yang harus disetor.

Kacau memang tetapi itulah realita aspek peradilan dan penegakan hukum tak hanya di Indonesia tetapi hampir di setiap negara berkembang.

Bila kita bicara profesi mulia advokat sebagai pembela hak - hak hukum kliennya kelak, sebelumnya para calon advokat mengucapkan sumpah profesi advokat ada enam sumpah yang wajib dijalankan oleh advokat pada sumpahnya yang keempat berbunyi : Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani Namun pada kenyataannya sumpah tersebut terlanggar seringkali karena tuntutan dari sebuah kepentingan oknum yang sangat sulit untuk dihindari, penulis sangat bisa memahami realita ini.

Bahkan bisa kerapkali advokat dianggapnya sudah paham dan mengerti tak perlu dimintapun " upeti " sudah harus disiapkan dan disetorkan bila perkaranya mau lancar aman dan terkendali.

Kejadian ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi aparatur penegak hukum termasuk profesi advokat " nakal " dimanapun, advokat sekaliber OC Kaligis saja dicokok KPK.

Demikian pula profesi hakim yang kedudukannya begitu terhormat dan mulia bahkan masyarakat awam mengenal profesi hakim adalah sebagai wakil Tuhan di dunia yang mengemban tanggung jawab atas nasib seseorang atau orang banyak, sebelum menjabat sebagai hakim dan berhak memutuskan sebuah perkara, para calon hakim mengucapkan sumpahnya sesuai UU no 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi : Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Mungkin ada benarnya bila dilihat dari kasus aquo makna dari kata siapapun dapat ditafsirkan sebagai para pihak langsung yang berperkara kecuali menerima sesuatu via kuasa hukumnya itu dibenarkan ???

Masyarakat dan penulis tak berharap yang berlebihan hikmah positif yang diambil dari kasus suap hakim PTUN Medan yang diduga melibatkan OC Kaligis & partners mudah - mudahan merupakan langkah besar KPK untuk memberantas praktek- praktek dan memutus mata rantai suap para mafia hukum dilingkungan peradilan dan jauh dari nuansa politis sehingga sistem peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa dicemari oleh kepentingan pihak - pihak yang berlaku curang, dan KPK dapat mengusut kasus ini hingga tuntas dan dapat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan menyangkut perkara korupsi yang lainnya,

Untuk bung OC Kaligis beserta keluarga besarnya, penulis dan rekan - rekan sejawat turut prihatin atas kejadian yang menimpa bung OC Kaligis semoga tabah dan tawakal dalam menjalani cobaan ini.

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: