» » MEA Di Depan Mata, Produk Barang dan Jasa Wajib Halal


SJO BANDUNG -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, dalam menghadapi MEA di akhir tahun nanti, masyarakat Jawa Barat perlu kejelasan sertifikasi barang dan jasa yang mereka gunakan. Pasalnya, di pasar bebas nanti produk - baik barang atau jasa - dari manapun asalnya bisa dengan mudah masyarakat dapatkan. Maka salah satunya, sertifikasi halal lah yang merupakan prioritas. Terutama karena mayoritas umat di Indonesia khususnya di Jawa Barat adalah Muslim.

Ini ditegaskannya pada Forum Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Jawa Barat Tahun 2015, yang diadakan pada Senin pagi (31/8), di ruang Rapat Sanggabuana Gedung Sate, Jl. Diponegoro No.22, kota Bandung.

“Menghadapi MEA ini berbagai  produk masuk, kosmetik makanan obat-obatan masuk semua. Bagaimana tanpa ada sertifikasi produk halal? bisa makan barang haram semua kita ini.” ungkapnya.

Selain itu, Pemerintah pun telah menerbitkan UU No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

"Dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha, untuk memproduksi dan menjual produk halal, pemerintah telah menetapkan dan mengundangkan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal,” kata Deddy.
Di sektor produksi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obat, dan kosmetika berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergesaran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku. Dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemenfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan.

Maka dari itu, jelas Deddy, untuk mengetahui kehalalan suatu produk, diperlukan pengetahuan multidisiplin mulai dari Ilmu Pangan, Farmasi, sampai dengan Ilmu Syariat untuk mengetahui hukum kehalalan.

Masih berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan APBD bersedia memfasilitasi unit usaha mikro dan kecil untuk penyelenggaraan sertifikasi halal ini.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat Yessi Esmeralda, para narasumber Uji Publik Raperda, para OPD Kabupaten/Kota dan yang mewakili, serta tamu undangan.

Tujuan diadakannya forum adalah sebagai sarana ruang publik bagi Pemerintah Daerah, juga para stakeholder tentang penyelenggaraan sertifikasi halal. Dengan adanya ruang publik ini, diharap keduanya dapat berpartisipasi bertukar ide.(R)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: