» » » Massa Guru Honorer di Garut Menuntut Kesejahteraan


SJO GARUT – Ratusan Guru dan Karyawan Honorer Sekolah yang tergabung dalam FAGAR (Forum Aliansi Guru dan Karyawan) menggelar Aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Garut, Senin ( 03/08 ).

Dalam Orasinya, Ketua FAGAR Garut Cecep Kurniadi, S.Pd.I Mengatakan, Lahirnya FAGAR diakibatkan oleh adanya berbagai kenyataan semakin tingginya akumulasi kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap nasib masa depan guru dan karyawan honorer sekolah. Esensinya menyingkirkan eksistensi pengabdian guru dan karyawan yang justru telah mengkerdilkan makna pengabdian guru dan karyawan sekolah yang selama ini nyata-nyata telah membantu program pemerintah di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tambah Cecep.

Menurutnya, Berangkat dari landasan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 maka kami hendak mengajukan hak dan penghidupan masa depan kami yakni : Mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Garut  agar merevisi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan Proteksi terhadap Kesejahteraan guru dan karyawan Honorer sekolah, Meminta Pemda  Kabupaten Garut untuk memberikan  insentif untuk meningkatkan kesejahteraan Guru dan Karyawan Honorer sekolah melalui APBD sebesar Rp.300.000 / Bulan, Penambahan Kuota Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Khusus, Verifikasi data Kategori Dua (K2) yang belum lulus, Guru Honorer yang tersertifikasi dari negeri untuk diangkat menjadi CPNSD secara langsung berdasarkan surat edaran dari Kemendikbud tanggal 09 Juli 2013 No. 6483/C5.1/LL/2013, Terbitkan DATA BASE Guru dan Karyawan Honorer Sekolah Oleh Pemda Kabupaten Garut. Pungkasnya.

Bupati Garut yang sedang tidak berada di tempat maka mediasi pun akhirnya diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Kadisdik Garut, Anggota DPRD Kabupaten Garut di Gedung DPRD Kabupaten Garut. menurut Sekretaris Daerah Pemkab Garut, Iman Alirahman,

Bupati Garut, terbuka merasa empati terhadap Guru dan karyawan honorer sekolah dan akan dikaji oleh yudikatif maupun eksekutif juga akan menyampaikan secara tertulis baik oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten garut, Anggota DPRD garut, dan Kadisidik Kabupaten Garut melalui APBD Pemda Kabupaten Garut dan akan menambah Kuota Kategori Dua (K2) baik dari Kemendikbud Pusat maupun daerah dan ini bisa dipantau ke depannya dalam bentuk surat edaran melalui Kadisdik kabupaten Garut. Imbuhnya.(Maw)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: