» » » » Catut Logo Pemkab, Sekda Minta Baliho “Intan” Dibredel


SJO PANDEGLANG - Penggunaan logo Pemkab Pandeglang oleh simpatisan Irna Narulita-Tanto Warsono Arban (Intan), langsung mendapat reaksi dari Sekda Pandeglang, Aah Wahid Maulany.
Sekda yang baru menjabat beberapa bulan murka, lantaran Logo Pemkab Pandeglang di baliho Pasangan Irna Narulita-Tanto Arban" logo Pemkab Pandeglang tidak boleh dipasang di alat peraga kampanye. Untuk itu dia menegaskan akan menertibkan spanduk tersebut.

“Baliho dan spanduk alat peraga kampanye yang menggunakan logo pemerintah daerah, harus segera ditertibkan. Tidak diperbolehkan logo pemerintah daerah terpasang pada alat peraga kampanye,” tegas Aah, Rabu (12/8/2015).

Dihubungi melalui telepon genggamnya, Ketua Panwaslu Pandeglang, Nana Subana mengaku, penertiban spanduk, baliho atau atribut bergambar bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati saat ini masih menjadi kewenangan Satpol PP.

Panwaslu baru bisa melakukan penertiban terhadap pelanggaran kampanye, jika sudah ditetapkan sebagai calon oleh KPU Pandeglang.

“Tadi juga ada dari Satpol PP yang berkoordinasi, menanyakan soal spanduk itu (Kompi, red). Saya katakan ini belum masuk tahap kampanye dan itu masih menjadi kewenangan penegak Perda,” terang Nana.

Sementara Kasatpol PP Pandeglang, Agus Priyadi Mustika mengaku, penertiban atribut kampanye menjadi kewenangan Panwaslu. “Kalau kewenangan itu ada di Panwaslu, itu berdasar hasil rapat di Sofyan Inn Altama, beberapa waktu lalu,” singkat Agus.

Diketahui, simpatisan yang mengatasnamakan Komunitas Masyarakat Pendukung Irna (Kompi), menggunakan logo Pemkab Pandeglang dalam spanduk pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, Irna Narulita-Tanto Warsono Arban.

Baliho dan spanduk yang berbeda ukuran itu terpasang di Jalan Raya Labuan-Pandeglang, tepatnya di Kampung Gardutanjak dan di Kampung Pasarheubeul, Pandeglang, sekitar 40 meter dari kediaman Asda II Setda Pandeglang, Iskandar. Kedua alat peraga kampanye itu memasang foto kedua kandidat dengan tulisan Komunitas Masyarakat Pendukung Irna (Kompi), foto pendukung lainnya dan logo Pemkab Pandeglang di bagian atas tengah. Kedua media kampanye ini menjadi perhatian warga yang melintas.

Kepala Kesbangpol dan Linmas Pandeglang, Tubagus Saprudin ketika di temui SJO  mengatakan, organisasi masyarakat (Ormas) atau lainnya tidak boleh menggunakan logo pemerintah daerah untuk kepentingan apa pun.

Menurutnya, larangan itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Tidak boleh, itu sudah diatur dalam undang-undang Ormas,” ucap Apang panggilan akrabnya
Ditanya tindakan apa yang akan dilakukan terhadap kedua baliho itu, Apang mengaku, akan berkoordinasi dengan Panwaslu dan Satpol PP untuk menertibkan kedua baliho tersebut. Sementara tim penghubung Tim Intan, Nurjanah mengaku, tidak mengetahui adanya simpatan yang membuat baligho atau yang lainnya.

Kata dia, pembuatan baliho atau kelompok massa itu dilakukan secara mandiri dan tidak masuk dalam struktur kepengurusan, baik tim kampanye maupun tim penghubung Intan. “Saya tidak tahu, karena mereka membuat secara sukarela dan tidak masuk tim. Saya juga sudah konfirmasi ke ibu (Irna, red) dan ibu juga menyampaikan tidak tahu,” kilahnya.(And/Jpr)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: