» » » Bupati Bandung Raih Anubhawa Sasana Desa

SJO, BANDUNG-Dinilai berhasil dan memiliki jasa dalam membina dan mengembangkan desa sebagai Desa Sadar Hukum, Bupati Bandung H.Dadang Mochamad Naser, SH, M.Ip memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI)

Sebanyak 15 desa dari 6 kecamatan memperoleh penghargaan dan sekaligus diresmikan sebagai Desa Sadar Hukum oleh Kemenkumham RI dalam wilayah Kabupaten Bandung.

Masing-masing adalah Desa Ancol Mekar, Arjasari, Lebakwangi, dan Batukarut (Kecamatan Arjasari), Pasirhuni, Malasari, dan Jagabaya (Kecamatan Cimaung), Desa Cibodas (Kecamatan Pasirjambu), Desa Linggar dan Cangkuang (Kecamatan Rancaekek), Desa Kutawaringin, Padasuka dan Sukamulya (Kecamatan Kutawaringin), Desa Pangauban serta Cilampeni (Kecamatan Katapang)

Mewakili Pemerintah Kabupaten Bandung, Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten H.Yudhi Haryanto, SH, SP 1 hadir untuk menerima penghargaan tersebut dari Dirjen HAM Kemenkumham, Dr.Mualimin disela-sela Peringatan HUT Ke-70 Provinsi Jawa Barat yang berlangsung Aula Barat Gedung Sate Jl.Diponogoro No.22 Bandung.

Yudhi mengatakan untuk menjadi desa yang sadar hukum tidak mudah, sedikitnya ada 6 (enam) syarat yang perlu di dilakukan. Antara lain, Desa yang ditunjuk mesti melunasi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 90% atau lebih, tidak terdapat perkawinan dibawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, angka kriminalis rendah, rendahnya kasus narkoba, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan serta kriteria lainnya yang ditetapkan daerah.

“Dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Bandung, 15 desa ini kesadaran hukumnya dinilai sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Dan kita berharap, seluruh desa di Kabupaten Bandung bisa menjadi desa sadar hukum juga”, harap Yudhi Haryanto seraya menambahkan sedikitnya 4-5 kali dalam setahun, pihaknya hingga ke tingkat kecamatan dan desa rutin memberikan pembinaan dan sosialisasi Kadarkum (Kesadaran Hukum)) kepada seluruh desa di Kabupaten Bandung.

Dalam kesempatan itu, Dr.Mualimin menjelaskan penentuan desa/kelurahan sadar hukum didahului dengan pembinaan kepada 1351 desa/kelurahan dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan berbagai instansi terkait Pemprov Jabar, Kanwil Kemenhumkam Jabar, Kejati Jabar, BNN Jabar, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kemudian dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai dengan mengunjungi seluruh Kabupaten/Kota di Jabar yang telah dibina lakukan penelitian dan penilaian terhadap seluruh dokumen dan akhirnya ditetapkan desa/kelurahan yang memenuhi kriteria sebanyak 775 desa/kelurahan.

Pada Peta Akses Keadilan Pembinaan Hukum Indonesia, hingga saat ini mencatat sebanyak 2.929 desa/kelurahan Sadar Hukum sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah desa/kelurahan sadar hukum di Jawa Barat yang sudah ada dan diresmikan di tahun 2015 ini  berjumlah 1.673.

“Sehingga Provinsi Jawa Barat memiliki 45,17%  desa/kelurahan sadar hukum yang ada di Indonesia, sisanya 54,83 % tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Besarnya jumlah tersebut tidak terlepas dari peran Pemprov Jabar dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesadaran hukum di wilayah Jawa Barat”, ucapnya pula.(pun)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: