» » » » Pemprov Jabar Berangkatkan Lima Bus Bantuan Angkutan Idul Fitri Bagi PNS

SJO, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menyelenggarakan tradisi bantuan angkutan Idul Fitri khusus bagi karyawan beserta keluarga. Lima armada bus bagi 178 pemudik dilepas di Lapangan Parkir Barat Gedung Sate, Rabu (15/7) pagi, oleh Plt Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa.

Turut hadir dan melepas, Staf Ahli Gubernur Dede Mariana, Kabiro Bangsos Riyadi, Kabiro Keuangan Sri Mulyono, Kabiro Otda dan Kerjasama Taufik BS, Kepala BPMPD Dede Rusdia, dan Asisten Daerah Bid. Hukum dan HAM Achadiat Supratman.

Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum R. Ruddy  Gandakusumah dalam laporannya menyebutkan pada mudik gratis Lebaran 2015 ini ada empat tujuan mudik. Pertama, Jurusan Ciamis-Banjar sebanyak dua unit bus, dengan 74 orang penumpang. Kedua jurusan Tasikmalaya via Malangbong terutama satu unit bus, untuk 45 orang penumpang.

“Ketiga, jurusan Tasikmalaya (Singaparna) via Garut sebanyak satu unit bus, untuk 28 orang penumpang. Terakhir, Jurusan Cirebon, Sumedang via Majalengka sebanyak satu unit bur untuk 27 orang penumpang,” jelasnya.

Plt Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan program mudik gratis PNS ini merupakan bentuk empati dan fasilitasi Pemprov pada PNS yang secara ekonomi belum mampu melakukan mudik secara mandiri. "Jadi kami fasilitasi dengan mudik gratis setiap tahun," katanya.

"Tahun depan rencananya program ini masih akan tetap digelar bagi PNS dan keluarganya. Program hanya mudik bersama, kalau pulang bersama masih agak sulit mengkordinirnya," katanya.

Iwa mengatakan peminat mudik gratis tahun ini mengalami penurunan dari jumlah penumpang dibanding tahun lalu yang mencapai kurang lebih dari 235 penumpang. Iwa menilai ada tingkat kesejahteraan PNS yang meningkat setiap tahunnya hingga bisa menggelar mudik secara mandiri. "Tapi kita tetap fasilitasi karena program ini sangat membantu," katanya.

Terkait kemungkinan masyarakat umum memanfaatkan fasilitas ini jika animo PNS setiap tahun menurun, Iwa mengaku ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan Pemprov Jabar. Pertama soal kriteria warga yang bisa mengikuti dan anggaran yang terbatas. "Tapi kami terus mendorong agar perusahaan-perusahaan juga menggelar program ini. Minimal untuk karyawannya," ujarnya.(*)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: