» » Memastikan Pemda Lindungi Hak Anak


Oleh: Aris Prayuda

Hari Anak Nasional (HAN) senantiasa diperingati setiap 23 Juli. Penetapan tanggal tersebut dikukuhkan dengan tujuan agar ungkapan sayang yang berbalut kasih bisa sampai kepada darah daging kita. Tentu bukan hanya tanggal itu kasih sayang kita curahkan untuk anak-anak kita, namun lebih pada selebrasi bahwa setiap 23 Juli menjadi momentum indah dalam kehidupan kita bersama anak.

 Perayaan Hari Anak Nasional sepatutnya dirayakan oleh orang tua bersama anaknya dengan memberikan nilai-nilai edukasi terhadap anak  dan perhatian kasih sayang yang intim kepada anak karena sumber masalah yang dihadapi anak anak adalah kasus perceraian orang tua. Akibatnya anak menjadi korban tekanan konflik orang tua yang tak perhatian anak-anaknya sehingga menimbulkan Penelantaran, perebutan kuasa asuh, pelecehan dan kekerasan pada anak.

Salah satunya kasus yang menimpa pelecehan seksual anak terjadi beberapa bulan yang lalu. Karim (61) dan Sardi (70)  yang mencabuli Anak SD hingga hamil Warga Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding dan beberapa kasus-kasus lain diberbagai daerah di Majalengka .

Pemerintah Daerah perlu berperan serius untuk melindungi setiap anak tanpa tebang pilih dengan membentuk lembaga-lembaga perlindungan anak untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap anak.

Walaupun Pemerintah Majalengka mempunyai pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) bersama BPMDPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana) akan tetapi dirasa kurang maksimal dikarenakan perlunya penanganan dan pengawalan yang intensif terhadap anak sehingga mental anak tidak tertekan dan trauma setelah kejadian yang menimpanya.

Ada beberapa Lembaga Independen Negara yang mestinya segera untuk dibentuk untuk melakukan pengawasan secara rutin dan intensif demi keberlangsungan hak-hak anak sesuai yang tertuang dalam UU Perubahan No 35 Tahun 2014 yakni Komisi Perlindungan Anak Daerah dan momentum luar biasa ini seharusnya dimanfaatkan pemerintah daerah

Keterlibatan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan aparat penegak hukum ini menjadi penting karena faktanya semakin kemari kasus kekerasan terhadap anak semakin mendaki. Keberpihakan Pemerintah Daerah itu bisa diwujudkan pada pembangunan kebijakan yang ramah anak, kebijakan penganggaran, hingga pada penyelesaian kasus-kasus kontemporer, seperti kasus hukum atas pelanggaran hak asuh anak di Jatiwangi , pemaksaan pendidikan yg tidak sesuai ajaran agama di beberpa sekolah di Palasah, penculikan anak, penelantaran anak hingga yang terbaru jaminan perlindungan anak pada kasus pelecehan anak hingga hamil. Jika kasus- kasus tersebut tuntas, maka itu menjadi bukti Pemerintah daerah hadir untuk memberi perlindungan terhadap anak.

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) harusnya hadir di tengah masyarakat untuk memastikan fungsi- fungsi Pemerintah Daerah dan masyarakat hadir dalam menjamin perlindungan anak. Sebagai lembaga negara independen dengan fungsi meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, KPAD bertugas sebagai "anjing penjaga" (Watch dog) agar pemerintah terus konsisten menjalankan tugasnya dalam menjamin pemenuhan hak dasar anak dan melindunginya dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

KPAD tentu tidak sendiri, karena penegakan hukum membutuhkan aparat hukum. Kepolisian telah membentuk Unit Pelayanan Perempuan & Anak (PPA). Dinas Sosial dan Lembaga Kehakiman memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Bahkan begitu istimewanya ada sistem peradilan Pidana Anak No 11 tahun 2012. Semangatnya adalah mengutamakan pendekatan keadilan restoratif bagi anak yang terpapar tindak pidana kejahatan.

Artinya, anak dipandang sebagai korban kejahatan yang harus dipulihkan dan direstorasi sebagaimana dia lahir pertama kali. Bukan kah setiap anak yang lahir ke dunia ini dalah keadaan fitrah dan suci? Bukan hanya restorasi, sistem peradilan anak mewajibkan diversi kepada mereka yang telah divonis di bawah hukuman tujuh tahun dan bukan pengulangan kasus yang sama. Betapa
anak menjadi sosok yang istimewa di negara ini bukan?

Cara pandang ini tidak lepas dari totalitas kehadiran negara untuk memberi perlindungan terhadap anak. Pemerintah Daerah memiliki kepentingan karena masa depan kita ada di tangan mereka..

*)Penulis adalah  Aktivis Perlindungan Anak Majalengka

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: