» » Ingin Penuhi Hak Anak, Guru Inisiatif Mutasi

SJO, TASIKMALAYA –Kebijakan penataan dan pemerataan guru (PPG) riskan dilakukan oleh pemerintah bila tidak didahului dengan analisis antisipatif terhadap segala risiko dan dampak yang mungkin timbul. Penggabungan sekolah, misalnya, tidak boleh menyebabkan seorang kepala sekolah kehilangan jabatan atau siswa terpaksa harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah. Untuk itulah pemerintah kabupaten Tasikmalaya melakukan lokakarya perencanaan penerapan kebijakan PPG di Singaparna (1/7).

Erna Irnawati, koordinator USAID PRIORITAS Jawa Barat, sebut risiko kebijakan PPG bisa diantisipasi antara lain dengan mendorong inisiatif dan itikad baik guru. “Alangkah indah bila ada guru yang mempunyai inisiatif spontanmengajukan mutasi karena ia merasa terpanggil untuk memenuhi kebutuhan siswa di suatu sekolah,” papar Erna. Sebagai missal, kata Erna, seorang guru IPA ingin pindah ke sebuah sekolah yang kekurangan guru IPA.

Demikian juga kebijakan merger sekolah dilakukan demi kepentingan siswa dan tidak boleh justeru merepotkan siswa. Rasio 1:20 antara guru dan siswa juga diperuntukan bagi kepentingan siswa mendapat perhatian yang baik dalam proses pendidikan. Terakhir, ujar Erna, motif gurumengajukan sertifikasi dan menggunakan dana tunjangan sertifikasi itu mestinya untukmeningkatkan kompetensidiri demi pelayanan siswa yang lebih baik.

E. Z. Alfian, kepala Dinas Pendidikan,mengaku distribusi guru di Tasikmalaya merupakan salah satu masalah kompleks.Terjadi penumpukan guru di sejumlah kecamatan dan kekurangan di kecamatan lain. Persebaran guru pada jenjang SD dan SMP tidak merata. Ada kekurangan guru kelas PNS sebanyak 2757 orang,kelebihan guru PAI sebanyak 152 orang guru PNS, kelebihan guru PJOK sebanyak 150 orang guru PNS, kekurangan guru Mata Pelajaran PNS merata di semua Mata Pelajaran, kelebihan guru non-PNS dalam jumlah sangat besar hampir di semua mata pelajaran.

“Guru acak-acakan tidak boleh dibiarkan, mendesak untuk segera ditata,” tegas Alfian.

Atas dasar itu, pihak disdik tengah menyusun kebijakan bupati mengenai PPDB (Peneriamaan Peserta Didik Baru) yang berdasar wilayah, mutasi guru PNS, dan ijin operasional sekolah swasta.
Alfian juga menyitir terdapat sekitar 24% atau setara dengan 258 sekolah terkategori kecil, dengan layanan di bawah 20 siswa per rombel. Ini berimplikasi pada persoalanseritifikasi guru.

Perbandingan jumlah SMP SATAP dengan reguler 20% : 80% termasuk jumplang. Padahal, kategori layanan SATAP memiliki kekhasan, terutama pada jam mengajar. Perbandingan jumlah sekolah swasta pada jenjang SMP juga berbanding terbalik dengan proporsi distribusi siswa.

Untuk mengatasi masalah ini, Tasikmalaya bertekad melakukan regouping sekolah, peralihan status SMP Satu Atap menjadi sekolah regular,pengetatan ijin operasional swasta, dan multigrade (kelas-rangkap) di jenjang SD. “Sementara kebijakan penggabungan, peralihan status, dan perijinan diatur dalam peratuan bupati, kebijakan soal multigrade (kelas-rangkap) cukup diterbitkan oleh kepala dinas,” tutur Alfian.

Alfian mengakhiri bahwa semua permasalah distribusi guru itu dapat diatasi dengan fokus pada tiga keijakan utama: (1) penataan sekolah kecil dalam bentuk regrouping dan multigrade, (2) peralihan status SMP Satu Atap menjadi sekolah regular, dan (3) penataan guru non PNS.

Dr. Dedi Ahmad Kurniady, dosen UPI Bandung, sebut regrouping tidak boleh dilakukan sembarangan melainkan harus berpatokan pada sejumlah kriteria sekolah. Selain itu, pemerintah harus melakukan pembinaan khusus aspek-aspek tertentu bagi sekolah-sekolah yang digabung.
Dr. Andewi Suhartini, dosen UIN Bandung, sebut pertemuan dilakukan dalam rangka mengantisipasi risiko kebijakan. Para pemangku kepentingan melakukan analisis SWOT seiring dengan penerapan kebiajkan PPG.

Setelah pembahasan intensif dalam diskusi kelompok, ternyata respon para pemangku kepentingan pendidikan Tasikmalaya terhadap PPG tidak seragam. Sahlan, kepala UPTD Cikalong, misalnya menolak mentah-mentah kebijakan merger. Kelompoknya, menurut Sahlan, berpendapat merger sekolah dapat menyusahkan siswa dengan jarak sangat jauh, mengurangi partisipasi masyarakat, mengurangi jam mengajar guru, dan tidak kondusif untuk persaingan sehat.

Kuswara, kepala UPTD Leuwisari, sebut motif guru mutasi masih demi kepentingan guru itu sendiri terutama karena pertimbangan domisili.

Dudung AR, kepala UPTD Salawu, sebut PPG sebagai mutlak dilakukan. Kendalanya adalah masalah pribadi dan keluarga guru, seperti kecenderungan turun-temurun di suatu sekolah dan ada kedekatan psikologis dengan kepala sekolah. “Agar efektif, regulasi harus dibangun atas kesepakatan semua pihak di masyarakat dan bukan semata-mata kebijakan pemerintah,” tegas Dudung.[RLS]

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: