» » Blok Mahakam Riwayatmu Kini: Menjadi Anak Tiri di Negeri Sendiri


Oleh: Adrian Chandra Faradhipta*)

Bentuk Pengingkaran Komitmen Pemerintah

Pemilihan pengelola baru Blok Mahakam seiring dengan berakhirnya masa Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan PT Total E&P Indonesie (TEPI) beserta Inpex Corporation Jepang pada 2017 seolah menjadi pertaruhan besar bagi pemerintah Indonesia saat ini untuk menunjukkan kepercayaannya terhadap kemampuan bangsa sendiri untuk mengelola minyak dan gas. Namun kenyataanya sungguh berbeda 180 derajat, pemerintah terkesan,melewatkan,begitu,saja,kesempatan emas tersebut. Terbukti  dengan keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak menyerahkan 100% pengelolaannya kepada Pertamina beserta Participating Intereset (PI) Pemerintah Kalimantan Timur, melainkan memberikan 30% pengelolaan walau dengan mekanisme “business to business”  Pertamina dengan existing companies yaitu TEPI dan Inpex Corporation.

Sungguh sangat disayangkan blok migas milik negeri sendiri yang sudah sejak lama dinantikan untuk dikelola secara mandiri demi memaksimalkan penerimaan negara, tetapi begitu saja 30% pengelolaanya diberikan kepada asing.

Terkait Blok Mahakam sendiri faktanya menurut siaran dari laman SKK MIGAS bahwa kontrak bagi hasil blok Mahakam ditandatangani tahun 1967, kemudian diperpanjang pada tahun 1997 untuk jangka waktu 20 tahun sampai tahun 2017.

Kegiatan eksplorasi yang dilakukan pada tahun 1967 menemukan cadangan minyak dan gas bumi di Blok Mahakam tahun 1972. Cadangan (gabungan cadangan terbukti dan cadangan potensial atau dikenal dengan istilah 2P) awal yang ditemukan saat itu sebesar 1,68 miliar barel minyak dan gas bumi sebesar 21,2 triliun kaki kubik (TCF).

Dari penemuan itu maka blok tersebut mulai diproduksikan dari lapangan Bekapai pada tahun 1974. Produksi yang besar tersebut sempat menempatkan Indonesia sebagai eksportir LNG terbesar di dunia pada tahun 1980-2000, walau dampak peneirmaan negara tidak optimum karena sistem bagi hasil dan cost recovery. Kini, setelah pengurasan selama 40 tahun, maka sisa cadangan 2P minyak saat ini sebesar 185 juta barel dan cadangan 2P gas sebesar 5,7 TCF. Pada akhir masa kontrak tahun 2017 diperkirakan masih menyisakan cadangan 2P minyak sebesar 131 juta barel dan cadangan 2P gas sebanyak 3,8 TCF pada tahun 2017.Dari jumlah tersebut diperkirakan sisa cadangan terbukti (P1) gas kurang dari 2 TCF. Cukup berbeda dengan data dari Pertamina yang menemukan bahwa cadangan Blok Mahakam adalah sekitar 8-10 TCF. 

Terlepas dari mekanisme yang business to business antara Pertamina dengan TEPI beserta Inpex, hal tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ide mengerdilkan kemampuan dan kemandirian bangsa sendiri ketika Pertamina menurut siaran pers resminya 100% siap baik segi finansial maupun teknis untuk mengambilalih blok Mahakam.

Hal tersebut cukup bertentangan dengan pernyataan Menteris ESDM, Sudirman Said yang mengatakan bahwa sebenarnya secara konseptual pengelolaan diserahkan 100% kepada Pertamina namun down share kepemilikannya secara business to business ke operator lama TEPI dan Inpex sebesar 30% dikarenakan motif bisnis yang entah apa artinya dan tentunya ada intervensi sejenis komando ke Pertamina untuk mengikuti “anjuran” memaksa tersebut.

Sudirman juga mengemukakan bahwa sebenarnya keputusan pembagian saham dan pengelolaan adalah keputusan dari Pertamina didasari pertimbangan bisnis dan dia juga menyatakan bahwa pemerintah ikut campur karena Pertamina dan operator lama yang meminta secara “tidak langsung” dan menyatakan bahwa kemungkinan kedua belah pihak saling sungkan untuk langsung saling meminta, maka inisiatif pemerintahlah yang turun tangan menjembatani kedua belah pihak.

Disisi lain, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengonfirmasi, Pertamina akhirnya memutuskan untuk menyerahkan 30% saham kepada operator lama berdasarkan pertimbangan bisnis.

Ada kesan pemaksaan dalam pembagian porsi peneglolaan ini. Karena hal tersebut sungguh sangat berbeda jauh dengan pernyataan pers pertamina di laman resmi pertamina tertanggal 27 November 2014 yang menyatakan mampu dan siap mengelola 100% blok Mahakam. Belum lagi dengan pernyataan resmi Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang mendesak 100% pengelolaan kepada Pertamina dan pada khirnya mereka gigit jari dan bingung akan penyerahan 30% porsi pengelolaan kepada operator lama.

Kebijakan untuk menyerahkan 30% porsi pengelolaan ini tentu sangat tidak sejalan dengan semangat ataupun nawacita pemerintah sendiri yang menginginkan kemandirian bangsa serta memberdayakan kemampuan dalam negeri serta tidak lemah di mata asing. Program penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi keuangan di Indonesia sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 serta pemberdayaan kemampuan dalam negeri dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa sektor Migas yang terdapat dalam PTK 007 revisi 3 Tahun 2015 tentu tidak sinkron dengan kerelaan hati pemerintah sendiri untuk menyerahkan sebagian pengelolaan blok Mahakam kembali kepada pihak asing terdahulu.

Melewatkan Momen Emas

Jika pemerintah lebih jeli tentu mereka akan sadar akan pentingnya penyerahan 100% blok tersebut kepada Pertamina. Karena, negara beserta anak kandungnya tidak perlu lagi membuang-buang uang hanya untuk membangun biaya ekplorasi membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pada tahap awal ekploitasi karena semua fasilitas yang telah terbangun telah resmi menjadi milik pemerintah yang sudah tercakup dalam sistem cost recovery.

Pemerintah juga harus dengan bijak memosisikan TEPI beserta Inpex bukan sebagai pihak yang harus dibalas budi atau diposisian punya bargaining power yang tinggi, karena setelah bearkhirnya KKS mereka adalah pihak baru yang tidak ada lagi hubungannya dengan Blok Mahakam beserta penunjangnya. Akan lebih sangat bijak jika pemerintah menawarkan blok ini kepada anak negeri sendiri seperti Pertamina seluruhnya atau membagi porsi dengan Pemda dalam bentuk Participating Interest (PI) ataupun perusahaan sejenis seperti Saka Energi Indonesia yang merupakan anak perusahaan PGN sekaligus merupakan cucu kandung dari Indonesia sendiri. Bukan berarti kita antipati dengan pihak asing namun akan lebih sangat baik ketika kita dapat lebih mengutamakan cipta karya anak negeri sendiri.

Tantangan di Masa Mendatang

Tidak hanya sampai disitu pemerintah harus mengkaji secara komprehensif tentang penandatangan KKS dalam berbagai aspek lainnya seperti hukum, sosial, budaya, dan dunia bisnis tentunya. Beberapa contoh potensi masalah yang dimasa mendatang adalah gejolak dari masyarakat dan berbagai kalangan terkait penyerahan 30% pengelolaan kepada operator lama karena diindikasikan mengarah kepada bentuk persaingan usaha tidak sehat dan banyaknya indikasi abu-abu di dalam mekanisme penetapan 30% tersebut, belum lagi status SKK Migas yang dapat dinilai lemah dari aspek hukum karena SKK Migas hanya sebuah satuan kerja dibawah Kementerian ESDM tidak berbadan hukum layaknya BP Migas sebelumnya, ini akan menjaid polemik segi legal standing jika SKK Migas turut menjadi partisan penandantanganan KKS.

Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa kita kembali kehilangan satu momen emas untuk memandirikan bangsa kita terhadap sektor strategis minyak dan gas yang terkait di dalamnya marwah pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Tidak bisa dipungkiri inilah faktanya kita masih saja seperti menjadi anak tiri di negeri sendiri.

*)Penulis adalah Karyawan salah satu Perusahaan Minyak dan Gas, Lulusan Pasca Sarjana MBA ITB

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: