» » Berputar-putar dengan kata “KEMERDEKAAN”

Oleh : Leonardus A Fanuel

Di saat menjelang HUT Kemerdekaan RI warga bangsa ini tak pelak memikirkankan makna kemerdekaan itu. Tentu yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang diamanahkan dalam UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 tersebut memfokuskan pada perekonomian kerakyatan/kekeluargaan dan pengelolaan atas produk penting oleh negara serta pemanfaatan sumber daya alam tanah tumpah darah ini untuk kesejahteraan rakyatnya.

Artinya tujuan dari pada segala pengelolaan hasil “bumi” tersebut adalah untuk membebaskan atau memerdekakan rakyat dari kemiskinan. Namun, dalam perjalanannya, bangsa ini. Banyak daerah telah diambil hasil kekayaan alamnya, digali habis-habisan, tetapi belum dapat menikmati "kueh" dari hasil bumi tersebut. Rakyat pada umumnya tidak paham dengan masalah tehnis operasional maupun pembagian hasil dari pengelolaan tersebut. Yang diharapkan hanyalah hal sederhana saja seperti infrastruktur yang memadai, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang sebisanya ditunjang oleh pemerintah dan sebagainya.

Apa boleh buat, semua itu tidaklah seperti yang diharapkan oleh rakyat sehingga di beberapa daerah terjadi pergolakan yang menggangu stabilitas keamanan dalam negeri. Hal tersebut sudah terjadi beberapa saat setelah kemerdekaan kita --- dari sejak masa pemerintahan Presiden RI pertama hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini, dengan segala tingkat kerawanan yang berbeda skalanya .

Setiap pemerintahan tentunya tertantang untuk menyelesaikan “PR” yang diturunkan dari masa ke masa. Tampaknya memang ada masalah ketidak-puasan yang telah berjalan lama, namun tidak terselesaikan dengan tuntas.Yang kita harapkan tentunya bukan menunggu dan menunggu sampai segalanya terkuras habis dan meninggalkan dampak lingkungan yang negatif, yang tidak dapat dipulihkan kembali.

Tampaknya tidak mudah untuk mencapai kemerdekaan dari segala tekanan politis dalam membuat keputusan yang berdampak luas. Bisa kita bayangkan jika suatu keputusan menyangkut banyak pihak, baik didalam negeri maupun pihak asing.

Tentulah pemerintah harus cerdas dalam mempersiapkan segala dampak dari keputusannya. Ada pula metoda yang sering dipakai, disebut ”test the water “ atau  mencoba dahulu dengan memancing berbagai kemungkinan dampak yang timbul. Hal tersebut dapat menyelamatkan jika berdampak negatif dalam skala kecil dan cepat balik arah daripada sekaligus dilaksanakan dengan akibat buruk dalam skala besar.

Dalam tataran internasional kita bisa menyaksikan negara seperti Yunani dimana negara tersebut tidak dapat mengendalikan perekonomian dan laju inflasi keuangan negaranya. Karena negara tersebut disamping mengalami defisit anggaran yang serius juga tidak bebas menjalankan kebijakan ekonomi dan keuangannya sesuai dengan rencananya sendiri.

Badan-badan keuangan internasional dan Uni Eropa turut campur dalam mengendalikan bidang yang krusial tersebut. Yunani tentulah berbeda dengan negara kita yang memperjuangkan Kemerdekaan dengan revolusi yang memakan banyak korban. Jadi kemerdekaan bukan berarti bebas dari penjajahan semata secara politis. Terlebih seberapa jauh suatu negara dikatakan bebas dan “merdeka” untuk menentukan arah  pembangunannya, itulah  sebenarnya yang paling utama dan paling penting.

Di dunia ini rasanya tidak ada satu negarapun yang dapat dikatakan”merdeka” dalam arti luas, karena sebuah negara adi kuasa pun tentu selain mempengaruhi derap langkah perjalanan dunia, namun juga ter-dampak oleh apa yang terjadi di titik manapun  di dunia  ini, tergangtung dari seberapa jauh nilai kepentingannya.

Apalagi dalam dunia yang sudah tidak berbatas ini/”borderless”, karena adanya dunia maya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita di jaman ini. Dari berita gembira sampai berita duka berkenaan dengan segala macam bencana atau kecelakaan, dalam sekejap sudah  beredar dan langsung masuk dalam akun sosmed kita. Inipun dapat dimaknakan sebenarnya kita tidak lagi benar-benar  bebas dan merdeka untuk mengetahui apa yang kita perlu tahu ataupun yang tidak perlu tahu.

Dalam bidang Pertahanan dan Keamanan tampaknya lebih jelas lagi. Di beberapa negara ASIA dan ASEAN sendiri kita menyaksikan adanya pangkalan militer dari suatu negeri adi kuasa yang bercokol di wilayah negara-negara tersebut.

Maksudnya tentulah untuk sesuatu  yang sifatnya “simbiosis mutualis”  / “sama-sama menguntungkan “. Yang satu memerlukan stabilitas keamanan negerinya terhadap ancaman dari  “tetangga -tetangga” nya, sedangkan yang adi kuasa perlu menunjukkan kehadirannya di wilayah yang dinilai strategis bagi militernya dan perekonomiannya. Jadi berdaulat dalam kasus yang dimaksud bukan berarti bebas dari campur tangan militer negara lain. Kita masih beruntung dan patut berbangga bahwa tidak ada pangkalan militer asing yang bercokol di wilayah NKRI.

Bagi sebagian masyarakat, yang terpenting adalah kebebasan berpikir dan berekspresi. Sebagai orang Timur, tentulah hal tersebut perlu dipagari dengan etika dan tata - krama ketimuran. Kita perlu diberi ruang seluas - luasnya untuk berpikir yang sumbernya dari berbagai masukan/in-puts---dalam bentuk bahan bacaan, komunikasi antar manusia/komunitas, sosial media, dan lain-Lain.

Berpikir yang benar berarti menggunakan nalar dengan baik dalam memilah-milah informasi sehingga orang tersebut menjadi tercerahkan dan dapat berekspresi yang ujungnya dapat memberi manfaat bagi orang banyak. Maknanya orang jadi bebas merdeka dari kekeliruan, ketamakan dan ambisi yang negatif dan mendapat berkah dunia dan akhirat.

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: