» » » Sudah Saatnya Diterapkan Sistem Pembuktian Terbalik Untuk Memerangi Kejahatan Korupsi Di Indonesia ?

Oleh : Felix Wangsaatmaja SH*)

Korupsi, korupsi sebuah kata yang belakangan ini begitu sering terdengar. Apakah diduga dinegara Indonesia kejahatan korupsi ini begitu merajalela ? Tetapi oleh karena negara Indonesia adalah negara hukum, otomatis apabila ada oknum pejabat yang diduga korupsi wajiblah terhadapnya dibuktikan melalui proses - proses yang diperkenankan oleh undang - undang. Cukup ironis ( tanpa mengesampingkan hak dari seorang tersangka ) oknum - oknum yang diduga melakukan kejahatan korupsi juga melakukan pembelaan / perlawanan terhadap proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. dimulai dengan dikabulkannya permohonan praperadilan Komjen BG / lebih dikenal dengan sarpin effect, eks walikota Makasar dan terakhir praperadilan Hadi Poernomo eks Dirjen pajak.

Memang benar seorang hakim mempunyai kewenangan untuk memutus suatu perkara, namun tetap hakim dalam memutuskan haruslah mengingat azas keadilan, jangan semata - mata dengan alasan rechtsvinding ( penemuan hukum ), ia memutus suatu perkara tanpa mempedulikan sama sekali keadilan. Melihat gejala - gejala yang kurang memenuhi rasa keadilan sudah sepatutnya dipertimbangkan untuk diterapkan sistem pembuktian terbalik / omkering van bewijslast, reverse burden of proof. Untuk dapat diterapkannya sistem pembuktian terbalik dinegara kita, bukan hal mudah memang, haruslah dipersiapkan secara matang dan harus dengan keinginan kuat dari lembaga eksekutif, ;legislatif dan yudikatif. Sistem pembuktian terbalik harus cermat untuk diterapkan apabila tidak eksess nya adalah sangat rawan terhadap pelanggaran HAM. Beban pembuktian terbalik haruslah dalam kerangka untuk pemberantasan tidak pidana korupsi yang berlaku, hal ini untuk memnghindari kejadian yang bersifat kriminogin.

Dinegara Indonesia apabila sistem pembuktian terbalik hendak diterapkan, hemat penulis haruslah diatur oleh undang - undang agar tidak bertentangan dengan KUHAP yang membebankan pembuktian kepada Jaksa Penuntut Umum maupun dengan Undang - undang korupsi kita yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas. Negara - negara tetangga kita yang sudah menerapkan sistem pembuktian terbalik adalah, Singapura, prevention of corruption act          ( chapter 241 ) dan negara Malaysia, statutes of prevention of corruption act ( 1961 ).

Sistem pembuktian terbalik apabila hendak diterapkan di Indonesia, kembali kepada hakikat nurani serta keberanian dari para pemimpin negara kita, apakah mereka benar - benar ingin menciptakan terjadinya kondisi pemerintahan yang bersih dan mementingkan kepentingan rakyat ???

*)Penulis adalah Advokat Kantor Hukum Swaha.  

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: