» » » » Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik Prioritas Pembangunan di Jabar

SJO, BANDUNG - Guna mewujudkan pemerintahan yang lebih melayani, lebih bersih, lebih efisien, dan akuntabel, reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di Jawa Barat. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dalam acara Grand Launching Lembaga Indonesia Public Policy & Business Development (IP&B) di Ballroom Hotel Grand Panghegar, Jl. Merdeka No. 2, Kota Bandung, Selasa (9/6).

"Eksistensi pemerintah dan pemerintah daerah akan dinilai dari efektifitas dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada customer atau masyarakatnya. Dan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas layanan publik merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan Pemerinah Provinsi Jawa Barat," ungkap Wagub dalam sambutannya.

Untuk mewujudkan agenda pembangunan itu, menurut Deddy, Pemprov Jawa Barat pun terus fokus terhadap pembenahan internal dan pembentukan perilaku aparaturnya.

"Langkah awal yang kami (Pemprov Jabar) lakukan adalah memfokuskan diri pada pembenahan internal dalam rangka pembentukan perilaku aparatur yang tidak menyimpang," tambah Wagub.

Beberapa pendekatan yang dilakukan Pemprov Jawa Barat agar tidak terjadi penyimpangan tersebut, diantaranya melalui aplikasi rencana penerapan konsep Insentif Berbasis Kinerja (IBK), implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan optimalisasi Pemanfaatan Pusat Pengadaan Barang/Jasa (procurement center).

Selain itu, pemprov pun tengah berupaya untuk lebih transparan kepada masyarakat mengenai target dan sasaran yang akan dicapai dalam setiap program pemerintahan, termasuk untuk mencegah tindak pidana korupsi sebagai bagian dari Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK), optimalisasi anggaran dengan menghindari kebocoran pada sisi pendapatan, menghilangkan inefisiensi dan pemborosan anggaran pada sisi belanja, serta implementasi anggaran yang lebih pro masyarakat.

Untuk itu, pada kesempatan ini Wagub pun menyambut baik adanya Indonesia Public Policy and Business Development Network (IP&B). Menurutnya, IP&B bisa menjadi media untuk mewadahi gagasan, inovasi, dan solusi persoalan pelayanan publik, baik di lingkup nasional maupun daerah.

Sementara itu, Menteri PAN RB RI Yuddy Chrisnandi yang hadir pada kesempatan ini mengatakan, bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari tokoh atau aparatur pemerintahannya.

"Reformasi birokrasi faktor utamanya adalah keteladan tokoh atau aparaturnya," kata Yuddy dalam sambutannya.

Karena itu, Yuddy pun mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi harus fokus pada tiga hal, yaitu: bagaimana merubah mindset atau cara berfikir dari priyai menjadi pelayan rakyat, memastikan pejabat di semua institusi harus orang baik dan berintegritas, serta memastikan pelayan publik dilakukan dengan cara sebaik-baiknya.

Lembaga pemikir kritis (think tank) Indonesia Public Policy & Business Development (IP&B) merupakan lembaga non-pemerintah, non-profit, dan non-partisan yang memiliki perhatian khusus pada isu kebijakan publik dan isu pembangunan Indonesia dalam segala bidang, diantaranya ekonomi, politik, hukum, bisnis, pertahanan, keamanan, reformasi birokrasi, dan lainnya-yang didirikan oleh Happy Bone Zulkarnain.

Visi IP&B sendiri adalah menjadi lembaga yang berpengaruh dan berkontribusi aktif bagi proses pembangunan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare-State) tahun 2045 atau di usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan diharapkan IP&B dapat semakin memeriahkan kiprah lembaga pemikir kritis serupa di Indonesia, terutama di Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat.

Pada grand launching ini, digelar pula diskusi publik dengan tema "Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Indonesia". Tema ini dianggap penting, mengingat banyak dan mengakarnya masalah birokrasi di Indonesia, baik di daerah maupun pusat.

Hadir pula pada acara ini, chairman Lembaga Indonesia Public Policy & Bussiness Development (IP&B) Happy Bone Zulkarnain, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. M Iriawan, para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jawa Barat, serta para narasumber diskusi, diantaranya: Walikota Bogor Bima Arya, Asep Warlan (Pengamat Hukum), Deddy Djamaludin Malik (Pengamat Politik), Bahlil Lahadiala (Ketua Umum BPP HIPMI), dengan Moderator oleh Nurul Arifin. (rls)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: