» » » » Purwakarta akan Berlakukan Perda Pancasila

SJO, PURWAKARTA - Tak mau sekedar wacana terkait harus adanya Mahkamah Pancasila. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi memelopori cikal bakal Mahkamah Pancasila dengan membuat, menyusun dan mulai memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) yang ingin menterjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Perda ini dinamai Perda Masyarakat Pancasila Purwakarta Istimewa. Hingga saat ini posisi Perda sendiri masih dalam tahap akhir penyusunan antara Pemkab dan DPRD Purwakarta. Rencananya bulan Juli dan Agustus mendatang sudah bisa disepakati bersama dan diberlakukan.

Ditemui saat menerima para Perwira polisi dalam program pengabdian masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta, Bupati Dedi Mulyadi menyebut Perda ini didalamnya akan menterjemahkan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Isinya mengenai hak dan kewajiban warga Purwakarta serta hak dan kewajiban Pemerintah kabupaten Purwakarta.

“Semuanya terkait kehidupan berbangsa dan bernegara di purwakarta diatur secara seimbang, orientasinya pada pelayanan. Jadi nanti ada kewajiban warga harus bergotong royong, ronda malam. Sementara Pemkab berkewajiban menyiapkan pelayanan yang baik, infrastruktur publik disiapkan dan sejenisnya.”, terang Dedi.

Terkait teknis dilapangan nanti menurut Dedi akan dibentuk semacam Majelis Adat Desa Yang bertugas melaksanakan Perda ini.

“Majelis ini bukan berarti membentuk lembaga baru. Tapi Bamusdes saja yang diberdayakan, nantinya Bamusdes yang menjadi majelis adat. Seperti halnya di Sumatera barat sebutan Bamusdes ini dengan wali nagari. Tapi bedanya kita siapkan konstitusi berupa Perda ini agar melaksanakan”, tambah dedi.

Sementara itu, terkait sanksi bagi pelanggaran terhadap Perda yang disinyalir tidak akan berjalan efektif, Dedi lebih melihat Efektifitas sanksi sosial bagi warga yang melanggar. Misalkan saja, bagi yang tidak menjalankan ronda malam, warga bisa diberi sanksi sosial agar pindah domisili di desanya.

“Termasuk jika aparat Pemerintah di purwakarta melanggar kewajibannya, dia bisa ditahan gaji atau honornya. Ini kan sudah berjalan, saya sudah stop honor haji kepala desa yang di desanya ada warga yang dipasung. Nah, termasuk bupati sendiri, jika pelayanan nya buruk dan melanggar Perda ini, dia bisa berhenti jadi bupati karena pelayanan buruk bukan karena urusan politik.”, pungkas. (DeR)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: