» » » » Presiden Jokowi Tolak Revisi UU KPK

SJO, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurahman Ruki mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menolak usulan untuk merevisi 5 (lima) poin dalam Undang-Undang KPK.

“Terus terang buat saya, buat kami di KPK, itu hal yang sangat melegakan. Dengan demikian kita akan terbebas dari polemik dan saling mencurigai. Kami akan tetap firmed bekerja menggunakan Undang-Undang yang ada,” kata Taufiqurahman Ruki dalam keterangan pers bersama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung Prasetyo, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6) sore.

Taufiqurahman menambahkan, sebanarnya rencana pembahasan revisi Undang-Undang KPK prosesnya baru akan dimulai tahun 2016. Ia tidak mengetahui, kenapa ada percepatan dalam revisi UU KPK itu.

Meski demikian, kata Ruki, karena Presiden Joko Widodo sudah menolak rencana dan usulan revisi Undang-Undang KPK, maka DPR sebagai salah pihak dalam rangka pembuatan Undang-Undang itu tidak bisa memaksa.

Meski demikian, menurut Taufiqurahman Ruki, KPK akan tetap memberikan masukan kepada DPR dalam rangka penyusunan  (revisi) itu kemudian, tetapi ia menegaskan, tentu sangat tidak mungkin KPK mengusulkan pasal-pasal yang bisa melemahkan dirinya sendiri. 

Ketua KPK itu tidak menjelaskan mengenai 5 (lima) poin yang jadi fokus dalam revisi UU KPK. Namun soal adanya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), Taufiqurahman Ruki menjelaskan, bahwa saat hal itu saat ini belum dibutuhkan oleh KPK.

Ruki menjelaskan, justru dengan tidak adanya kewenangan melakukan SP3, KPK dipaksa untuk bekerja lebih proper. Artinya, kita tidak boleh sampai di pengadilan dinyatakan bahwa tidak cukup bukti. (tim)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: