» » » » » Pilkada Serentak, Siapkah Kita Menghadapinya?

Foto : Google.com
Oleh : Leonardus A Fanuel *)

Ahir tahun  ini  kita   akan    masuk  dalam  masa  Pilkada dimana-mana di seluruh wilayah  NKRI. Yang paling berkepentingan  menghadapi  “ Pesta Demokrasi  Daerah “  tersebut tentulah yang  mencalonkan dirinya  baik yang independen atau yang diusung   oleh partai-partai  .

Selama ini  kita mendengar  bahwa  tiap  bakal calon  harus  menyetorkan  “mahar” /  dana keikutsertaan  . Namun  ahir-ahir ini ada partai   besar  yang menyatakan  bahwa  partai  tersebut  tidak meminta  hal   tersebut.

Di era  informasi ini ---sebagaimana yang   dinyatakan futuris  Alfin  Toffler  dalam  bukunya yang berjudul ”The Third  Wave “ , bahwa yang  mempunyai akses  pada  informasi  yang   kita  butuhkan  itulah  yang  mempunyai    keunggulan dibandingkan  dengan  pihak  yang tidak  mempunyainya.Informasi apa yang bermanfaat bagi   seorang  bakal  calon  untuk  memenangkan  pertarungan  tersebut.

Ahli Strategi Tiongkok kuno” Sun Tzu” mengatakan  bahwa   kita  perlu mengetahui kekuatan  lawan maupun  kekuatan  kita  sendiri, ditambah  pula  bagaimana  medannya  . Dalam hal ini medan  bisa berarti  lingkungan  fisik  / geografi  maupun  demografinya . Tanpa itu  semua  kita sebenarnya  harus “siap Kalah”  karena  sebenarnya  sudah tidak siap atau setengah  kalah sebelum  memulainya .

Setiap  komandan  perang  tentu  paham  betul mengenai hal  tersebut. Pada ahirnya  si bakal calon  bisa  mengevaluasi bagaimana“chances” /kemungkinan  menangnya    barulah   bisa melangkah maju jadi  calon dari partai  yang  akan  mengusungnya  atau  lebih  baik mundur dan memberikan  kesempatan kepada  orang yang berpeluang  lebih baik. Hal  tersebut   sebenarnya  adalah konsekwensi logis  orang  yang  “sadar ”, namun  kenyataannya   terkadang tidaklah demikian karena  keburu ”kebelet”  ingin maju , pantang mundur  dan  faktor gengsi pula .  Padahal  kalau  sportif  tahu  kemungkinannya kecil untuk menang   bisa  terhindar  dari pada  penghamburan   segala dana yang harus dikeluarkan.

Menurut  para    teoritikus   sosiologi  “Pencerahan “<the Renaissance> , para  aktor  egoistis melakukan tindakan semata  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tehnis ,praktis sesuai  dengan  dengan kepentingan mereka, sedangkan pelaku altruistis<simpatik> melakukan tindakan atas permintaan-permintaan yang  valid  dari  orang  lain.

Seorang intelektual Muslim yang ternama Ibnu  Khaldun< 1332 – 1406 M> yang juga mengaplikasikan  pemikiran-pemikiran   filsuf Yunani Kuno yang ternama   Aristoteles < 384 -322 SM> dalam   menyelidiki  bagaimana  kondisi  negara  yang kuat  dapat  memecahkan   konflik sosial

. Apakah negara  ini  benar-benarberada dalam  keadaan  siap untuk menghadapi   segala keadaan  atau peristiwa-peristiwa  bawaan dari pada  pildaka –pilkada tersebut.  Para petinggi  keamanan  di negeri  ini  sudah meresponnya   bahwa  mereka   siap   untuk mengamankan  peristiwa   demokrasi  daerah tersebut.

Sesungguhnya   pilkada   adalah   semacam seleksi    publik  terhadap  para  calon yang akan memangku   jabatan  sebagai  pimpinan  pemerintah  daerah .  Menurut  Ibnu  Khaldun  aktifitas ekonomi  komunal   memberikan nilai  tambah  bagi  masyarakat setempat,namun bagaimana bila infra struktur untuk itu , yang utamanya tentu jalan  ekonomi yang  memadai untuk transportasi  manusia dan  barang  tidak  tersedia  dengan  baik , tentu  hambatan tersebut mengurangi  mobilitas   yang  dibutuhkan dan ujung-ujungnya  tidak  bisa mensejahterakan  masyarakat setempat .

Untuk  itulah   masyarakat  berharap ada “lembaran baru”  dengan  terpilihnya  pemimpin –pemimpin baru  tersebut . Kita meyaksikan bahwa dalam perintahan Presiden Joko Widodo tampaknya  ada   “poitical will “  untuk  membangun   proyek-proyek infra-stuktur , terutama  untuk darat  dan  laut .

Perlu kita  akui bahwa di beberapa  daerah di negri ini masalah   komunikasi masih menjadi kendala  , umpamana  orang  harus pergi  tempat  yang tinggi/ gunung  untuk mendapatkan signal  yang lebih baik atau harus pergi ke ibu-kota  kecamatan   untuk bisa  menggunakan   telepon  . Memang  hal ini  kalau dilihat dari manfaat ekonomi tentu  investor  biasa tidak akan mau menanamkan modalnya  kalau “returns” nya/keuntungannya  tidak sepadan  dengan nilai investasinya. Disinilah peran  pemerintah pusat/daerah  harus  berperan  tanpa meghitung  untung-rugi .

 Penulis  pernah menyaksikan  suatu jasa pelayanan    transportasi  kereta  api   di  suatu  desa   di  suatu  negara dimana penduduknya jarang namun disediakan  kereta yang hanya   satu  gerbong  saja  yang  melayani  penduduk  yang  tidak seberapa itu  sesuai dengan  jadwalnya. Mungkin di negara yang dimaksud  tidak  ada  hiruk-pikuk  pilkada  ataupun apa macamnya  tapi   kesejahteraan masyarakatnya terpenuhi dengan baik.

Seorang filsuf di jaman dahulu mengatakan janganlah orang menuntutnya atau mengharapkan bahwa ia  bisa membuka  suatu  masalah  dengan  gamblang . Ada saatnya  kebenaran dibukakan ,namun pada saat lain harus  ada yang ditutupi , ini semata-mata dimaksudkan agar keingin-tahuan  manusia  tidak bertabrakan  dengan  Kehendak  Tuhan  Yang Maha Kuasa .

Di era digital ini walaupun  lalu lintas informasi  berlangsung dengan  intensitas yang luar biasa tinggi namun tidak berarti  kita bisa tahu segalanya , atau kita perlu tahu segalanya ,namun  alangkah  berdosanya    jika   manusia menggunakan   kepintarannya/keahliannya  semat-mata untuk  memanipulasi  informasi tersebut untuk tujuan   yang  menyesatkan dan menyengsarakan rakyat . Semoga  masyarakat Indonesia benar-benar tercerahkan untuk dapat  memilih pemimpin yang  punya  hati nurani .(***)

*) Penulis Adalah Konsultan Hukum pada Kantor hukum Swaha.

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: