» » » Ijazah Palsu! Siapa Salah ?

Gambar : Google.com

Leonardus A Fanuel*)

Pada hari-hari terahir ini kita sering menyaksikan kabar mengenai Institusi pendidikan yang beroperasi secara illegal. Artinya insititusi tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang dimaksud. Mereka mungkin tidak mempunyai perizinan yang seharusnya, kampus yang tidak memenuhi syarat, staf Akademis/Dosen yang sekedarnya.

Namun persoalan mendalam sehingga hal tersebut terjadi dari masa ke masa,  “Supply and  Demand ”  ---  ada  yang  “menjual” juga “membutuhkan” maka terjadilah jual-beli alias transaksi. Hal tersebut didorong oleh beberapa factor, umpamanya adanya persyaratan yang mengharuskan seseorang untuk mempunyai ijazah tertentu untuk menempati jabatan atau posisi tertentu. Hal tersebut mendorong yang tidak memenuhi persyaratan tersebut untuk melakukan ”lompat jauh” secepatnya. Cakupannya cukup luas, dari jabatan lokal seperti kepala Desa atau Anggota Legislatif daerah sampai ke tingkat yang lebih tinggi --- baik di tingkat propinsi maupun nasional, walupun grafiknya menunjukkan makin tinggi jabatan itu makin kurang kejadiannya. Selain dari pada itu kita paham bahwa untuk masuk melamar suatu pekerjaan ijazah menjadi salah satu persyaratan didalamnya, jadi kemungkinan untuk memperolehnya diluar jalur yang normal imenjadi keniscayaan juga  bagi para pelamar  yang sudah  “kebelet” untuk masuk dalam  barisan  pelamar.

Jadi persoalannya adalah masalah citra pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Indonesia rasanya mulai sertifikasi dari tingkat Pra Sekolah , Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan seterusnya umumnya, pada lembar sertifikat /ijazah tersebut dilengkapi dengan pas-foto yang bersangkutan. Hal tersebut tidaklah lazim untuk Lembaga Pendidikan yang mengacu pada sistem di Amerika ataupun British/Inggris. Sampai tingkat apapun Sertifikat/Diploma/Gelar apapun tidaklah lazim dicantumkan pas-foto yang bersangkutan karena mungkin logikanya, si A tidak mungkin tertukar dengan si B. Jadi ada persepsi yang berbeda dengan kebiasaan yang ada di Indonesia/Asia.

Apa makna dari semua itu ? Hal tersebut tentunya karena masalah kredibilitas institusi pendidikan dipegang dengan teguh, walaupun ada juga institusi yang abal-abal tetapi tentu lebih mudah untuk membedakannya karena yang abal-abal itu tidak terakreditasi jadi tidak mungkin berani mencantumkan kridensial yang diperlukan.

Penulis pernah berbincang dengan seorang asing yang berprofesi sebagai penguji Internasional dalam suatu profesi yang bergengsi. Beliau secara gamblang menunjukkan pengalamannya bahwa ada kecenderungan kandidat dari negara tertentu < untungnya bukan Indonesia > yang menghalalkan segala cara untuk bisa lulus, jadi beliau ekstra hati-hati dalam meluluskan para kandidat tersebut takut kemampuan mereka tidak sesuai dengan syarat kelulusan yang diterapkan. Dalam hal ini institusi yang kredibel juga harus menjaga mutu lulusannya. Singkat kata bahwasanya kwalitas ”output”--- lulusan/alumnus menunjukkan kwalitas institusi itu sendiri.

Sekarang yang terjadi dan bukan rahasia lagi ada pihak-pihak yang bersedia memberikan jasa perbantuan dalam hal menyelesaikan tugas akhir, bahkan dari memilih judul, terutamanya untuk tingkat D-3 sampai S-1, walaupun konon ada juga yang melaksanakannya untuk tingkat diatas itu. Para pemakai jasa tersebut bukanlah hanya berasal dari institusi yang “kurang bergengsi” .

Kesimpulannya, siapakah yang harus meluruskan yang bengkok itu. Tidaklah cukup jika hanya pemerintah yang dipersalahkan. Banyak  “stake holder”  di bidang pendidikan dan bidang-bidang lain yang harus menularkan perihal “etika kehidupan”  kepada anak bangsa ini sedini mungkin supaya mereka kelak dapat menangkal falsafah” aji mumpung dan menghalalkan sesuatu untuk mencapai tujuan” , dengan demikian mereka kelak tidak menjadi calon koruptor dan sejenisnya. Semoga.

*)Penulis adalah Pemerhati Politik, Ekonomi, HAM.

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: