» » » » Bagian II : Catur Fungsi - Sejarah Hubungan Sipil Dan Militer

Oleh : Letkol Inf Eko Ismadi*)

SEJARAH HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER
Sejarah hubungan sipil dan militer dapat ditinjau dari sejarah secara garis besar dalam tiga era atau waktu. yakni era sebelum perang dingin, selama perang dingin, dan era sesudah perang dingin. Dari satu era ke era yang lain merupakan sebuah gerak perpindahan yang merupakan perubahan konteks, tuntutan pengembangan yang mendasarinya, dan  perubahan karakter serta cirri dari hubungan itu sendiri.

Era sebelum Perang Dingin. Hubungan sipil dan militer memiliki kategori dan koridor yang sangat jelas dan tegas. Militer hanya berurusan dengan strategi dan perang, militer juga tidak berurusan dengan politik karena politik menjadi tanggungjawab Sipil.  Era Perang Dingin. Di masa ini didapatkan fakta bahwa antara perang dan damai sukar dipisahkan, karena demikian lekatnya sehingga seperti menyatu antara urusan strategi dan politik. Maka dari itu Strategi bukan lagi merupakan kelanjutan dari politik, melainkan menjadi instrument dari politik.  Hikmah besar yang dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia adalah tetapi bantuan dunia mengalir dan bangsa Indonesia bangkit dari keterpurukan ekonomi adalah di Era perang Dingin. Era pasca Perang Dingin. Kebanyak orang salah menilai dikira setelah perang dingin berakhir berakhir pula seluruh konflik dan perang didunia. Namun justru menghadapi kenyataan yang berbeda karena perang dan konflik beralih tatarannya yaitu dari tataran global kepada tataran regional dan lokal. Dimana pada tataran regional ancaman perang antar Negara bertetangga masih ada seperti Indonesia Malaysia atau dengan Singapura, sedangkan pada tataran local Negara dihadapkan masalah internal.

SEJARAH HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER DI INDONESIA 
Sejarah Hubungan Sipil dan Militer Indonesia diawali sejak penjajahan Jepang. Ditandai dengan lahir PETA dalam kekuasaan militer jepang saat itu, dimana kekuatan PETA dihimpun dari rakyat dan merupakan wujud dari Partisipasi rakyat. Namun dalam catatan sejarah hubungan sipil dan militer di Indonesia tidak berlangsung linier tetapi bergerak secara pasang surut.

Secara terperinci dapat dilihat dalam pemahaman bangsa Indonesia dan catatan sejarah nasional bangsa Indonesia yang tertulis dalam sejarah politik Indonesia modern membagi dalam empat periode yaitu :

a. Era Revolusi Fisik. Inti kekuatan bersenjata pada masa perjuangan atau revolusi fisik adalah rakyat yang mempersenjatai diri yang diwujudkan dalam kepemimpinan jenderal besar Soedirman seorang Sip[il yang berprofesi sebagi guru. Soedirman bangkit memanggul senjata memimpin rakyat Indonesia, bekas pasukan PETA, dan eks KNIL untuk memperthan proklamasi 17 Agustus 1945.Yang kemudian menjadi cikal bakal TNi. Dalam era ini hubungan sipil dan militer tidak ada masalah.

b. Era Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Liberal. Hubungan Sipil dan Militer pada era ini tidak memiliki konstelasi yang jelas, komunikasi politiknya, bentuk kerjanya, prioritas kepentingan. Karena pada masa itu Soekarno harus menghadapi dua permasalahan mendasar antara lain ikut Komunis atau dibawah kendali Militer. Atinya kalau Pemerintahan Soekarno Pro Barat maka akan nada kekuatan militer dalam didalamnya bila mengedepan supermasi sipil maka akan jatuh ektangan Komunis. Era ditandai denga peristiwa tahun 1952 yang di sponsor oleh Jenderal Ah. Nasution.  

c. Era Orde Baru. Era ini hampir sama kalau tidak ingin dikatakan kemiripan. Karena kebijak Soekarno telah menyebabkan keterpurukan ekonomi dan jatuhnya korban jiwa pada tahun 1965 Soeharto tidak mau melakukan hal yang sama. Maka ketika Soeharto memegang tampuk pemerintahan langsung memutuskan beban dan komunikasi politik yang telah dirintis dan dirancang Soekarno yaitu dengan membina hubungan politk dan kerja sama dengan Amerika dan Eropa. Mengapa demikian ? sebagaimana telah disebutkan diatas perkembangan ekonomi global pada masa itu Indonesia hanya dihadapkan dengan dua pilihan. Hadirnya Soeharto seirama dengan kebijaksanaan luar negeri Amerika dan Eropa. Gayung bersambung tidak berselang Soeharto menciptkan pemerintaha Orde Baru yang melibatkan TNI sebagai bagian dari politiknya yang terkenal dengan program Dwi Fungsi ABRI, sehingga tyidak berselang lama pemerintahan Soeharto mampu membangkitkan ekonomi nasional Indonesia dan menyejahterakan rakyat Indonesia.  

d. Era Reformasi.   Perkembangan ekonomi dan politik global yang diakibatkan dari runtunya dominasi Uni Sovyet sebagai Negara Adi Daya menyebakan peran Indonesia bagi Negara Eropa dan Amerika berubah pula. Program pemerintahan Jangka Panjang yang terkenal dengan Istilah GBHN harus berakhir dengan Anti Klimaks. Dwi Fungsi Abri, GBHN, dan kepemimpinan Soeharto dianggap usang dan tidak cocok bagi perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia. Hubungan TNI danb Sipil berubah dari sebagai bagian dari pemerintahan Sipil kembali menjadi dominan seperti masa Era Orde Lama.TNI terpisah dan tidak terlibat dalam politik. Namun hubungan TNI dan Sipil berorientasi pada pendekatan kesejahteraan menghindari tindakan militer dalam mengatasi permasalahan bangsa. Namun sekarang mulai terlihat akan adanya pembahuran peran itu dimana TNI sudah menjadi bagian dari kekuatan Politik Indonesia. Peristiwa ini ditandai dengan permintaan KPK untuk hadir sebagai bagian dari kegiatannya dan hadirnya TNI dalam program kerja KPU.

HUBUNGAN SIPIL-MILITER YANG IDEAL DALAM KEHIDUPAN BANGSA
”Militer tidak lagi memiliki otonomi atau wewenang penuh dalam mengembangkan strategi yang berhubungan dengan perang, untuk menentukan kalah atau menang. Dalam hal ini perang dibatasi oleh politik yang meliputi waktu, wilayah, sasaran, dan senjata yang digunakan. Dalam batas batas tersebut maka berlaku political atau civilian supremacy atas militer” Dalam kutipan ini dapat disimpulkan bahwa TNI terpisah sama sekali dengan kegiatan politik. Pernyataan ini terbantahkan dengan pemikiran klasik yang dimiliki dan dikembangkan oleh Napoleon yaitu mengubah tentara bayaran menjadi tentara rakyat. Napoleon memiliki sikap yang  berbeda dengan pemimpin Eropa lainnya dimana Napoleon tidak puas dengan tentara professional dan tentara bayaran yang mahir dan terampil menggunakan senjata.

Napoleon menginginkan adanya tentara rakyat di perancis yang dapat dipupuk dan dipelihara semangat  juang serta pengabdiannya kepada bangsa dan negaranya. Usaha Napoleon berhasil pasukan hanya berkekuatan kecil namun banyak memenangkan perang dimedan pertempuran. Selanjutnya seiring berjalannya waktu pemimpin Negara Eropa lain meniru dan mengadopsi apa yang telah dilakukan napoleon.

Apa yang telah dilakukan bangsa Indonesia terdapat kesamaan seperti apa yang telah dilakukan Napoleon, apakah ini suatu kebetulan ? Hingga saat ini belum pernah ada sejarawan yang mebahas dan menulis ataupun memberikan sebuah analisa bahwa perjuangan bangsa Indonesia yang terdiri dari keuatan rakyat semesta dan Militer sebagai kekuatan intinya menggunakan teori atau pengembangan dari pemikiran Napoleon. Pemikiran Napoleon ini kemudian di kembangkan oleh pakar hokum tata Negara dan ahli militer di Eropa. Damai dan politik menjadi urusan sipil sedangkan strategi dan perang menjadi urusan militer namun perang tidak hanya didukung oleh kekuatan militer saja namun harus didukung oleh seluruh rakyatnya.

a. Pengertian Catur Fungsi.
Pengertian. Pengertian ini hanya didasari oleh pemikiran penulis, sebagai upaya untuk berpartisipasi dalam ilmu pengetahun melalui pemahaman sejarah dan peristiwa sejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Catur fungsi diinfirasi oleh berakhirnya peran TNI melalui Dwi Fungsi ABRI dimasa Orde Baru yang berakhir pada tahun 1998 dan hadirnya peran TNI dalam era Reformasi.  Menengok kebelakang dan mengingat sejarah pada awalnya, munculnya dwifungsi ABRI merupakan konsep yang diajukan oleh Jenderal A.H. Nasution pada tanggal 11 November 1958. A.H. Nasution dalam pidatonya berjudul "Jalan Tengah" menyatakan bahwa tentara juga merupakan kekuatan sosial politik yang berperan di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kata Kuncinya kekuatan Sosial dan Politik yang berperan dalam kehidupan sosial. Namun kemudian berkembang menjadi berperan sebagai Pembina Politik.

Catur fungsi adalah peran TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari kekuatan Politik, sebagai bagian dari kekuatan Sosial dan Budaya, sebagai bagian dari kekuatan Kebhinekaan, dan sebagai bagian dari kekuatan NKRI juga Persatuan dan kesatuan bangsa.
Perbedaan Dwi Fungsi dan Catur Fungsi. Kalau Dwi Fungsi Abri TNI sebagai pelopor dan harus selalu didepan serta harus berada didalamnya dan terlibat kegiatan politik dan penyelenggaraannya namun dalam Catur Fungsi TNi hanya sebagai bagian dari kekuatan tidak dominan, tidak mempelori untuk mendukung kepentingan kelompok, dan tidak sebagai Pembina politik negara. Bila ini menjadi dasar pemahaman maka kecurigaan TNI untuk kembali seperti zaman orde baru atau ingin berkuasa seperti dulu lagi tidak akan pernah terdengar atau terlontar. Tetapi justru catur fungsi akan menjadi evaluasi bagi penyelenggaraan politik era reformasi sekarang ini.

b. Catur Fungsi Sebagai Komunikasi Sosial dan Politik TNI.
Tugas tanggung jawab militer adalah membela dan mempertahankan eksistensi dan memperluas eksistensi Negara. Militer hanya berurusan denga strategi dan perang, militer tidak berurusan dengan masalah politik yang menjadi bagian dari tugas pokok dan tanggung jawab Sipil. Pendapat itu benar bila dihadapkan dengan masa colonial Belanda. Namun bila dihubungkan dengan kondisi sekarang ini sebagaimana yang dinyatakan Carl von Clausewitz bahwa keberadaan militer tidak bisa dipisahkan dari kegiatan politik Negara,”Perang bukan sekedar tindakan dari suatu kebijakan, tetapi alat politik yang sebenarnya, suatu kelanjutan politik dari cara lain.”
Indonesia memiliki keunikan sejarah tersendiri dalam hubungan sipil dan militer. Dimana secara filosofis rakyat Indonesia menganut prinsip kekeluargaan dan kebersamaan, sehingga semua warga Negara dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia yang berdasrkan Pancasila dan UUD 1945.

c. Implementasi. ”Dasar pemikirannya adalah bahwa perang tidak hanya semata urusan strategi saja, tetapi juga urusan politik. Karena itu urusan perang tidak dapat hanya menjadi tanggungjawab Jenderal saja, tetapi juga urusan politik. Urusan perang juga tidak harus menjadi urusan militer saja tetapi juga urusan sipil. Karena Sipil juga harus paham kemampuan militer yang dimilikinya dan dibangun oleh Negara. Demikian pula sebuah kedamaian bukun urusan politik dan sipil saja tetapi juga menjadi urusan Jenderal dan militernya. Karena Para Jenderal harus memahami dan terlibat dalam pemikiran bahwa strategi menjadi acuan pemikiran sebelum politik.” Ini pendapat letjen TNI (Purn) Ali Murtopo sebagai Kabakin ketika memberikan saran dalam menentukan sikap Indonesia untuk Timor Portugis kepada Presiden Soeharto.    

 *) Penulis adalah Pengamat Sejarah.  

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: