» » » » » TNI Di KPK Sebagai Wujud Interprestasi Politik Negara Dan Implementasi Delapan Wajib TNI Dalam Kehidupan Politik Berbangsa Dan Bernegara

Oleh : Eko Ismadi

Perselisihan KPK dan Polri sepertinya sudah menjadi bagian dari penyelenggaraan kegiatan Politik Indonesia saat ini. Berbagai macam istilah muncul untuk mengkatagorikan perselisihan ini ada yang mengatakan Konflik Cicak dan Buaya Jilid II dan ada pula konflik adu kekuatan dan pengaruh antar lembaga hukum Negara. Dalam rentang waktu juga perselisihan KPK dan Polri seperti terlihat sebagai sebuah kegiatan rutin dan berkesinambungan sehingga dapat dijadikan komuditas bagi mereka baik secara perorangan maupun kelompok yang menyenangi konflik untuk mendongkrak dan menaikan popularisnya.

Tulisan ini bukan untuk mengulas tentang dasar hukum, tatanegara, atau peranan lembaga juga definisinya dari TNI, Pori, dan KPK. Di Negeri ini sudah banyak akademisi dan pengamat politik yang paham tentang itu serta hukum juga ketentuan yang mengatur sudah ada. Tetapi kami mencoba menulis dari sisi lain Perselisian KPK dan Polri yang dihiasi dengan hadirnya TNI dalam lembaga KPK, sebagai sebuah interprestasi politik dan implementasi peranan TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernagara di bidang Ketahanan Nasional.

Bukan menolak dan setuju bukan pula pro dan kontra tetapi harapan kita kehadiran TNI bisa dimanfaatkan dan difungsikan sebagai lembaga negara dan komponen bangsa yang tepat di KPK sesuai dengan fungsi tugas pokoknya demi kelangsungan hidup bangsa dan tercapainya cita-cita dan tujuan Nasional Bangsa Indonesia. Karena TNI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat dan TNI tidak terpisahkan dari lembaga apapun didalam Negara Indonesia yang kita cintai ini. KPK juga merupakan bagian dari rakyat dan bangsa Indonesia maka selayak mendapat perlakuan yang sama dengan lembaga yang lain. Maka selayaknya ada TNI di KPK harus dipandang sebagai suatu yang bermanfaat dan berarti sebagai sumbangsih dari sebuah komponen bangsa yang disebut TNI. Namun semua lembaga yang ada di Indonesia sekarang ini tidak akan terlepas dari kekurangan dan kelebihan tergantung kita menilai dari sisi mana pendapat itu.

PERANAN TNI DALAM CATATAN SEJARAH TNI selalu mengawal dan mengutamakan kepentingan bangsa. Sepanjang perjalan hidup bangsa dalam catatn sejarah TNI menjadi bagian dari kekuatan Ketahanan Nasional, Kekuatan Politik, Kekuata Rakyat, Dan Kekuatan Wawasan Nusantara. Mulai dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan, Kembali Ke UUD 1945 atau di Kenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Peristiwa G 30 S/PKI 1965, dan Reformasi 1988 serta Peristiwa Ikrar Kesetiaan 2001 yang menampilkan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Indonesia ke IV.

Kita menyadari pemerintahan Orde Baru dan Peranan TNI dengan Dwi Fungsi ABRI berakhir dengan anti klimax, karena pemerintahan dan peranan itu diakhiri dengan sebuah tuntutan gerakan yang disebut Reformasi. TNI menyikapi semua itu dengan sebagai sejarah yang berulang, kehidupan ada batasnya, dan bias mengambil hikmah dari sebuah peristiwa serta dikalah pentingnya TNI menganggap semua peristiwa itu adalah sebagai takdir illahi. Oleh sebab itu proses suksesi kepemimpinan nasional dan pergantingan sistim pemerintahan serta alih generasi di Indonesia tidak harus diwarnai dengan korban dan pertumpahan darah seperti negara lain.Bisa kita lihat sekarang Iraq, Libya, Syiria, Lebanon, dan Yaman. Itu semua karena ketepatan TNI dalam mengambil sikap menempatkan diri dalam kehidupan bersama rakyat dan bersama masyarakat serta menempat kepentingan nasional diatas kepentingan diri dan lingkungan.

TNI dan REFORMASI Amanah Reformasi adalah membangun perubahan guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik bukan untuk menghacurkan dan mengacaukan klehidupan kebangsaan. Dimana dalam kesepakatan bangsa ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan politik dan kepemimpinan Nasional lebih mengedepankan supremasi sipil sebagai unsure utamanya.

Maka dari itu Peranan TNI juga mengalami perubahan yang semula Dwi Fungsi ABRI dimana TNI selalu menjadi pelopor, dinamisator, stabilisator, dan Pembina politik yang diakhiri. Sebagai peran selanjutnya adalah bersama dan beserta rakyat serta tidak lagi berpolitik dan terlibat politik, yang artinya tidak dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan TNI dalam reformasi yang di berikan batasan sebagai beserta dan bersama rakyat dapat diinterpreasikan sebagai bagian dari kekuatan. Dimana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada empat kekuatan penting yang menuntut adanya TNI yaitu kehidupan budaya, politik, idiologi, dan kebhinekaan. Kemudian sebagai implementasi dari Tugas Pokok terkandung dalam 8 Wajib TNI yang ke 8 yaitu Memenjadi contoh dan Mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Rakyat yang dimaksud disini bisa perorangan sebagai manusia, kelompok orang, organisasi, dan wilayah serta perusahaan.

SIAPA TNI ? Pertanyaan ini sungguh sangat sederhana namun seringkali bangsa Indonesia sering mengeneralisir seolah TNI bagian yang menakutkan dari bangsa ini, bagian yang mengerikan dari bangsa ini terutama mereka yang menganggap diri reformasi atau kelompok pembaharuan. Dapat diuraikan disini TNI adalah ada tiga Kriteria yaitu TNI aktif yang masih dan berdinas, Purnawirawan, dan TNI yang alih status dan masih mendapatkan hak pensiun dari TNI.

TNI dan KPK Beberapa waktu ini rakyat disuguhkan oleh pemberitaan tentang perselisihan antara lembaga KPK dan Polri dimana ini merupakan peristiwa yang kedua kalinya. Kita mengutip papa yang dikatakan Wapres Jusuf Kalla,”Tidak ada Manusia yang super dan kebal hukum dinegara Indonesia.” Ironisnya perselisihan ini justru menampilkan superioritas dari kedua lembaga ini. Polri dipandang kurang Kredibel dan dinilai semena-mena sedangkan KPK merasa dirinya memiliki hukum imunitas dalam melaksanakan kegiatan organisasinya. Hingga Presiden harus turun tangan langsung menghentikan perselisihan ini. KPK merasa dirinya mendapat kesulitan dari kemelut ini maka sebagai lembaga Negara yang memiliki persamaan hak dengan lembaga Negara yang lain juga boleh minta bantuan TNI untuk dapat melaksanakan tugas serta mendapatkan rasa aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadirkan TNI.

Kehadiran TNI di KPK dapat dibenarkan karena Instan Polri bila mendapat kesulitan dalam tugasnya juga meminta bantuan TNI apa salahnya ? Bila KPK juga minta bantuan TNI untuk dapat melakukan tugasnya. Berdasarkan pemahaman pemikiran ini sebenarnya tidak alas an untuk menolak keberadaan TNI di KPK. Namun demikian perbedaan pandangan akan selalu ada tergantung darisudut pandang mana kita melihatnya dan dari sudut kepentingan mana kita mendasarinya. Harapa kita semua adalah pandangan itu selayaknya dinyatakan secara proporsional dan normative dalam koridor kepentingan bangsa secara menyeluruh dan berkesinambungan.

PERAN TNI YANG IDEAL DALAM KPK TNI bukan organisasi yang super kebal hukum dan bersih dari segalanya, namun TNI menyambut keinginan KPK hanya semata-mata ingin berbuat yang terbaik un tuk bangsa dan Negara. Bukan menunjukkan supernya atau hebatnya TNI tanpa rakyat tidak artinya, TNI tanpa politikus juga tidak berarti tetapi sebaliknya apakah rakyat dan politikus akan berarti tanpa TNI?

Mari kita jawab dengan suara hati yang paling dalam tida kusah dengan suara lantang tapi pandangan mata tajam kedepan. Sesuai dengan komitmen kami sebagai penulis bahwa tulisan ini hanya sebagai bahan pertimbangan idealnya TNI yang bertugas di KPK dikategorikan menjadi dua yaitu TNI yang berdinas khusus sebagai pengamanan dengan pangkat Mayor kebawah dan TNI yang alih status yang memiliki kemampuan audit dan klasifikasi Adimistrasi sesuai standart pelaksanaan tugas di KPK.

Secara individu personel TNI yang ada di KPK memiliki penampilan yang menarik, mampu berkomunikasi massa, daya analisis untuk pertimbangan kepentingan bersama dan tidak militeristik. Dengan demikian siapapun yang berurusan dengan KPK atau berada di KPK merasa aman tentram dan damai. Tidak ada perlakuan dan perhatian yang mengkhawatirkan semua pihak.

SEBAGAI EVALUASI KEGIATAN POLITIK. Sudah 17 tahun Reformasi, TNI tidak pernah turut campur secara langsung dalam urusan politik. Ini seharus menjadi bahan interopeksi para pimpinan bangsa Indonesia saat ini. Tidak mungkin TNI harus ada di KPK kalau tidak ada alas an yang mendasar. Kami Kira TNI sudah cukup tepat memposisikan diri selama ini, sungguh sangatlah tidak adil bila kehidiran TNI di KPK harus dihubungkan dengan pemerintahan masa lalu dan peran TNI masa lalu. TNI tidak akan bias menempatkan diri seperti sekarang kalau belum melaksanakan reformasi internal dan eksternal di tubuh TNI.

Pandangalah TNI seperti sekarang yang bisa dan mampu mengemban tugas bagi kepentingan bangsa dan rakyatnya. Bisa memperhatikan kepentingan rakyat, mensukseskan kebijaksanaan pemerintah, dan menjaga kepentingan nasional. Bilah kepercayaan itu ada maka sebaliknya kita juga akan bertanya,”KPK pentingkah buat bangsa ini ?

Lebih penting mana KPK atau permasalah korupsi untuk membangun bangsa dan Negara Indonesia? Semua akan berpulang dan kembali kepada nawaitu masing-masing dari diri pribadi kelompok dan kekuatan partai politik di Negara ini. Harapan kami tulisan ini dapat menjadi pertimbangan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dibawah naungan Merah Putih dan Nasionalisme, NKRI HARGA MATI. !!!

Eko Ismadi Adalah Pemerhati Sejarah

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: