» » » Tingkat Kepercayaan Konsumen Partai Politik di Indonesia

Oleh: NickoIndra Bashkara *)

Konflik partai Golkar dan PPP belakangan ini telah mengusik sebagian publik. Masyarakat yang ingin tahu dan yang sebelumnya tidak tahu-menahu pun mulai menganalisis kelanjutan dari kisruh yang terjadi di dua partai besardan tertua di Indonesia tersebut.

Media, baik cetak maupun elektronik, menyajikan berita mengenai kedua partai tersebut secara sangat gamblang walaupun tentunya terselip subyektivitas yang secara implisit berusaha ditampilkan oleh masing-masing media dengan cara mereka yang berbeda-beda.

Beberapa pengamat politik pun bermunculan untuk menyampaikan prediksi dan analisis mereka. Sebagian besar pengamat politik menyayangkan terjadinya konflik tersebut, yang akan berujung kerugian bagi partai politik itu sendiri.

Akibat terburuk dari dualism kepengurusan pada kedua partai politik tersebut adalah tergerusnya kepercayaan masyarakat kepadamereka. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik ini merupakan sebuah topic bahasan yang menarik.

Beberapa pertanyaan mulai mengusik penulis. Apakah masyarakat masih percaya kepada partai politik? Seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap partai politik? Apakah partai politik membutuhkan rasa percaya dari masyarakat luas?

Partai politik adalah sebuah institusi atau organisasi yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi politik para konstituennya melalui jalur legislatif. Keberlangsungan dan kesinambungan hidup partai politik tentunya sangat bergantung dari keberadaan konstituen mereka. Tanpa hadirnya konstituen yang loyal terhadap partai politik, maka partai politik bagai kehilangan arti, baik secara harfiah maupun secara kontekstual.

Secara harfiah, partai politik tak lagi berfungsi apabila tak ada konstituen yang mereka wakili. Secara kontekstual, partai politik tentunya tak ingin kehilangan posisi tawar mereka secara politik di badan legislative dengan kehilangan konstituen mereka dalam jumlah besar, terutama menjelang pemilu.

Konstituen merupakan konsumen utama dari sebuah partai politik. Konsep pemasaran dalam politik sebenarnya agak berbeda dengan di bidang bisnis yang menekankan semata-mata pada konsumen yang membeli barang atau jasa mereka. Konsumen dalam politik tidak terbatas pada para pendukung mereka belaka. Konsumen mereka adalah masyarakat secara luas. Masyarakat dapat terkena dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari keputusan-keputusan politik yang dihasilkan melalui partai politik (Firmanzah, Marketing Politik).

Dalam dunia bisnis, orang-orang yang tidak membeli barang atau jasa tidaklah berhak untuk menikmatinya, sebaliknya pada dunia politik keseluruhan masyarakat dapat menikmati hasil dari keputusan politik. Tetapi hal ini tetap tidak dapat mengelakkan peran utama konstituen mereka sebagai penentu keberlangsungan hidup partai politik. Dalam pemilu, para konstituen ini tentunya yang paling diutamakan.

Dari sudutpandangkonstituen, partai politik adalah penghubung untuk memperjuangkan kepentingan mereka yang diharapkan terwujud dalam sebuah kebijakan negara. Konstituen merupakan bagian dari masyarakat luas yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang bermacam-macam.

Partai politik sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan Negara memiliki posisi tawar sebagai salah satu jalurutama yang mengetahui bagaimana proses memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam system politik di Negara ini.  Masyarakat dan Negara sama-sama membutuhkan partai politik untuk membangun hubungan diantara masyarakat dan negara. Hubungan ketiga pihak ini (masyarakat, partaipolitik, dan negara) saling berkaitan erat.

Konstituen tentunya sangat mengharapkan partai politik untuk dekat dengan mereka dan selalu dapat dipercaya untuk menjadi jembatan penghubung mereka dalam kehidupan bernegara.

Menjelang pemilu serentak 2015, konstituen dar imasing-masing partai politik menjadi target utama dari partai politik untuk mencapai kepentingan partai politik yaitu memenangkan kursi kepala daerah.

Hubungan saling membutuhkan dari partai politik dan konstituen sebagai konsumen mereka seharusnya berujung dengan terciptanya loyalitas diantara kedua pihak. Namun, hal ini tampaknya belum menjadi kenyataan di Indonesia. Konstituen cenderung memiliki pandangan negative terhadap partai politik, tidak terkecuali dengan partai politik pilihan mereka saat pemilu.

Dalam berbagai jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia sejak 2004, ditemukan hasil yang cukup konsisten bahwa masyarakat cenderung berpandangan negative terhadap partai politik. Pada awal 2015, tingkat kepercayaan terhadap partai politik dan DPR berada di kisaran 50%, jauh di bawah kepercayaan terhadap presiden (83%) dan KPK (81%).

Pandangan negative dari konstituen sebagai konsumen utama dari partai politik tergambar dari pendapat mereka mengenai partai politik atau politisi. Tiga hal negatif yang sering diingat adalah bahwa politisi sering tidak menepati janji, hanya peduli pada kepentingan pribadi dan suka berbicara tentang diri mereka sendiri atau arogan.

Negasi dari tiga hal negative tersebut merupakan syarat kunci dari terciptanya kepercayaan dalam sebuah hubungan relasional. Tidak heran tingkat kepercayaan konstituen akan selalu rendah terhadap partai politik. Secara konsisten, berbagai jajak pendapat juga menemukan hasil bahwa konstituen merasa tidak dekat dengan partai politik, dengan nilai diantara 15-20% saja. Hal  ini akan mempersulit partai politik untuk mendekati konstituennya.

Hasil-hasil jajak pendapat ini menjadi salah satu alas an konstituen mudah berubah-ubah pilihannya dalam setiap pemilu. Hubungan yang tercipta diantara konstituen dan partai politik selama ini pun hanya hubungan transaksional, dan akan cukup sulit untuk beralih menuju hubungan relasional dimana rasa percaya dari kedua belah pihak mutlak dibutuhkan.

Pengelolaanpartai yang baik dan kredibilitas politisinya sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan konstituen terhada pmereka. Dua hal tersebut yang belum terlihat dalam konteks politik di Indonesia. Tergerusnya rasa percaya konstituen terhadap partai politik yang sampai saat ini masih mengalami konflik secara internal tentu sajasecara alami akan terjadi. Hal ini akan terus terjadi selama partai politik tidak berusaha untuk mendapatkan kembali rasa percaya konstituen mereka. (***)

*) Penulis adalah  Mahasiswa Magister Sains Manajemen Institut Teknologi Bandung

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: