» » » » PMII dan Petani Majalengka Luruk Perhutani & Gedung DPRD

SJO, MAJALENGKA - Sejumlah anggota PMII Majalengka dan warga Desa Kertajati, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka yang menggarap lahan milik Perum Perhutani datangi Kantor Perum Perhutani dan Gedung DPRD Majalengka.(25/5) Siang.

Mereka menolak penanaman pohon karet dan kayu putih di Blok Cisahang, Kecamatan Kertajati
dengan alasan merugikan petani.

Selain itu, mereka mempertanyakan sewa garap yang dipungut oknum Perum Perhutani sebesar Rp 2.000.000 per hektare. Sewa garap lahan menurut para pendemo dilakukan setiap tahun.

“Kami menolak penanaman karet dan kayu putih,” kata Iwan Irwanto Korlap yang juga Ketua Umum PMII Majalengka.

Kehadiran mereka ke gedung dewan sambil membawa poster, spanduk, dan beberapa produk
pertanian, seperti ketela pohon, padi, dan sejumlah hasil tani lainnya.

Wakil Ketua DPRD Majalengka Ali Surahman disertai salah seorang anggota dewan dari FPPP
Dede Aif mengatakan akan segera mengklarifikasi apa yang disampaikan masyarakat kepada Perum Perhutani.

Jangan sampai ada oknum mandor ataupun pegawai Perum Perhutani lainnya yang melakukan pungutan uang kepada masyarakat petani.

“Karena di Perum Perhutani ada bentuk kerjasama antara petani dengan Perum yakni Penanaman
Hutan Bersama Masyarakat atau dikenal dengan PHBM. Selain itu ada Lembaga Masyarakat Daerah Hutan yang sama-sama menjaga kawasan hutan agar tanaman tetap terlindungi dan dipelihara,” ungkap Ali Surahman.

Wakil Administratur Perum Perhutani Majalengka Yayat Sumirat disertai Kasubsi PHBM Dadang Supriatna mengatakan kalau PHBM hingga kini masih terus berlanjut di semua kawasan hutan.
Di daerah Cisahang dan Cibenda sendiri ada sekitar 3.500 hektare lahan yang dikerjasamakan
dengan masyarakat kawasan hutan. Lahan seluas itu tersebar di lima desa, masing-masing Desa
Mekarmulya, Kertasari, Mekarjaya, Sahbandar, dan Sukamulya.

Para petani yang menggarap lahan yang dikelola oleh Perum Perhutani memiliki kewajiban untuk memelihara tanaman pokok milik negara, yaitu kayu jati dan kayuputih. Petani pun setiap tahun
membuat kesepakatan dengan Perum Perhutani untuk memberikan keuntungan sebesar 15 persen
dari hasil panen.

“Sayangnya sekarang banyak tanaman kayu putih yang semakin terdesak bahkan hilang entah
sengaja ditebang atau mati. Pembagian keuntungan pun terkadang tidak sepenuhnya
diberikan para petani terlebih bila hasil panen kurang atau gagal panen,” kata Yayat yang
menuding pendemo tersebut bukan masyarakat Kertajati melainkan dari luar daerah. Karena
Ketua LMDH tidak mengenal para pendemo.

Menyinggung soal adanya tudingan sewa garap sebesar Rp 2.000.000 per hektare, Yayat ataupun Dadang menolaknya. Karena tidak ada sintem sewa, melainkan hanya sistem bagi hasil yang
nilainya setiap petani tidak pernah sama, tergantung luas lahan garapan dan hasil panen
yang diperoleh setiap tahun.

“Lahan itu kan lahan milik negara, kami hanya mengelola lahan. Makanya tanaman kayu putih
dan jati yang ada di kawasan hutan Cisahang itu adalah lahan milik negara dan tanaman juga milik
negara yang harus dipeliharan oleh semua pihak.” ungkap Yayat.

Namun demikian, menurutnya bila ternyata ada oknum di lapangan yang memungut sewa lahan
dengan cara ilegal, maka pihaknya akan segera menindak mereka sesuai aturan.(Aries)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: