» » Maraknya Prostitusi Online

SJO,  BANDUNG -Terbongkarnya praktik-praktif  prostitusi dengan berbagai modus dan pola di beberapa kota di Indonesia oleh kepolisian patut diapresiasi.

Namun, jika negara mulai dari eksekutif, legislatif, penegak hukum, dan masyarakat tidak serius menanggulangi prostitusi, maka prostitusi akan dianggap hal yang  wajar dan biasa, terutama oleh generasi muda Indonesia.

“Kalau kita tidak serius dan bertindak cepat, saya khawatir praktik-praktik prostitusi dianggap hal normal dan biasa oleh masyarakat. Karena memang hukum kita juga menganggap praktik ini kejahatan yang biasa saja, padahal ini penyakit sosial yang sangat berbahaya bagi anak dan remaja kita.

Adalah Fahira, Senator DPD asal Jakarta mengungkapkan, saat ini sebanyak 80 persen praktik-praktik prostitusi yang terjadi di Indonesia melibatkan para perempuan muda dibawah usia 30 tahun. Sementara, kebanyakan yang berlaku sebagai germo dan mucikari adalah laki-laki.

“Tapi yang harus dingat, kebanyakan mereka tercebur ke dunia pelacuran saat masih belia. Bahkan ada yang baru berumur 13 tahun sudah dijual ke laki-laki hidung belang. Paling banyak itu usia 16 sampai 23 tahun. Bahkan diantaranya masih banyak yang berstatus pelajar dan mahasiswa.

Menurut Senator Asal Jakarta, Fahira Idris, tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran dan tidak ada larangan hukum terhadap orang yang melakukan relasi seks di luar pernikahan, menjadi salah satu sebab maraknya prostitusi di Indonesia. Dalam KUHP yang dilarang dan diancam hukuman adalah praktik germo (Pasal 296 KUHP) dan mucikari (Pasal 506 KUHP).  Prostitusi jadi semakin marak karena juga kemajuan teknologi informasi yang membuat praktik ini semakin mudah dilakukan.

“Bagaimana prostitusi tidak tumbuh subur, hukuman maksimal itu cuma setahun dan denda hanya lima belas ribu rupiah, padahal ada praktik perbudakan dan human trafficking di situ. Sementara untuk pelaku (PSK dan pelanggan) belum ada hukum yang mengatur. Makanya jangan heran pekerjaan sebagai mucikari, PSK, dan orang yang sering menyewa PSK di beberapa komunitas masyarakat menjadi hal yang biasa saja,” tukas Fahira.

Oleh karena itu, lanjut Fahira, perlu sebuah undang-undang yang tegas melarang praktik prostitusi di Indonesia. Saat ini yang dibutuhkan adalah, baik pemerintah, DPR, DPD, tokoh agama dan masyarakat adalah duduk bersama mencari solusi persoalan ini. Fahira mengharapkan, dalam waktu dekat ini, DPR bersedia memasukkan larangan dan sanksi hukum yang tegas terhadap praktik prostitusi terutama kepada para pelanggan dan mucikari, dalam revisi KUHP.

“Tekanan hukuman maksimal dan berefek jera kepada pelanggan dan mucikari menjadi penting, karena dua pihak inilah yang membuat praktik prostitusi menjadi subur. Dalam prostitusi itu ada praktik perbudakan dan perdagangan manusia yang sudah disepakati dunia internasional sebagai kejahatan luar biasa.

Dalam waktu dekat ini, menurut Fahira, DPD akan mengusulkan RUU baru menyangkut larangan prostitusi di mana didalamnya juga diatur segala macam terkait kejahatan seksual, perbudakan, dan perdagangan manusia.

“Saya rasa ini (undang-undang larangan prostitusi) sudah mendesak untuk segera dirumuskan dan dibahas. DPD akan segera mengusulkan RUU ini ke DPR.

Dr.Netty Prasetiyani, yang isteri Gubernur Jabar Heryawan itu, juga selalu bersuara keras menakala dijumpai permasalahan pornografi, human trafiking, kekerasan terhadap anak dan perempuan, termasuk didalamnya prostitusi. Ia sangat fokus dan sangat perhatian terhadap permasalahan tersebut, dan dalam sepak terjangnya ia sudah berupaya menangani persoalan seperti itu. Dalam setiap pertemuan baik formal maupun informal, Ibu Netty senantiasa memberikan informasi dan arahannya dan mengajak para orang tua untuk terus tidak bosan-bosannya membina anak-anaknya.

Ibu Netty berpendapat, bahwa yang bisa menangkal permasalahan seperti tersebut di atas, adalah hadirnya ketahanan keluarga. Dimana didalam keluarga itu terdapat peran-peran yang harus dijalankan secara baik, yaitu oleh bapak, ibu dan anaknya. Netty selalu berpesan, agar para orang tua, selalu hadir bersama anak-anaknya. Menumbuhkan dan menciptakan rasa kasih sayang untuk saling memperkuat dan saling percaya atas perannya masing-masing.

Selain hadirnya keluarga, Netty pun berpendapat, agar peran negara, dalam hal ini Pemerintah untuk lebih serius dan fokus menangani persoalan tadi. Dari mulai perangkat perundang-undangan, sumber daya manusianya, sampai sumber dananya, harus selalu siap dalam pengananan persoalan tadi.

Kita berkewajiban untuk menyelamatkan nasib generasi penerus. Pengaruh negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dari sisi "isinya', harus terus diwaspadai. Upaya diseminasi informasi kepada generasi muda harus terus dilakukan semua pihak. Peran guru di sekolah juga sangat menentukan. Juga peran masyarakat dengan menciptakan lingkungan sosial yang bersih harus diciptakan. Jelasnya, memang semua pihak harus terlibat dengan dimotori peran pemerintah/negara.(tim)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: