» » » Marak Prostitusi Kakap, Pemerintah Harus Revisi Pasal Dalam KUHP

Oleh : Felix Wangsaatmaja SH

Beberapa hari terakhir kita semua sering menyaksikan di televisi dan atau membaca di media cetak perihal tertangkapnya seorang wanita beserta seorang pria yang diduga mucikarinya, berita yang menjadi topik hangat tersebut terjadi karena si mucikari dengan wanita " anak buahnya " kebetulan berprofesi pula sebagai artis. Menarik memang apabila kita membicarakan kejahatan yang konon " paling tua " di dunia ini yaitu PROSTITUSI.

Prostitusi memang seperti fenomena bola es, mungkin saja suatu kebetulan yang tertangkap beberapa hari lalu adalah mucikari kelas atas yang mempunyai " anak buah " kalangan artis. Dalam realitas prostitusi begitu marak bahkan sudah menggunakan teknologi dan atau media sosial sebagai mana terungkap dari pembunuhan yang diduga dilakukan oleh seorang guru bimbingan belajar terhadap wanita penghibur yang konon " memasarkan " diri melalui salah satu jejaring sosial.

Memang prostitusi ini menyangkut berbagai aspek antara lain aspek sosial, aspek ekonomis, aspek psikologis. Dilihat secara umum kehidupan mewah dengan segala fasilitasnya menjadi daya tarik bagi mereka yang menghalalkan segala cara.

Dilihat dari aspek hukum, negara kita sebenarnya sudah mempunyai peraturan perundangan yang mengatur perihal prostistusi. Khusus untuk prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur telah diatur dalam UU perlindungan anak. Sedangkan untuk prostitusi yang melibatkan orang dewasa telah diatur dalam pasal 296 KUHP dalam pasal aquo disebutkan

" barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan / memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama - lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 15.000,-. Pasal 296 KUHP ini lebih ditujukan untuk memberantas orang - orang yang menjalankan tempat prostitusi, sedangkan untuk mucikari diatur dalam pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan selama - lamanya tiga bulan. Selaku demikian untuk peristiwa tertangkapnya mucikari dan seorang wanita yang diduga artis, sudah jelas ada pasal hukum yang mengaturnya yaitu pasal 296 KUHP dan 506 KUHP.

Hemat penulis sudah seharusnya pasal - pasal dalam KUHP dilakukan revisi oleh karena produk tersebut merupakan produk yang sudah cukup lama yaitu tahun 1946. Untuk pria yang menggunakan jasa wanita penghibur / konsumen prostitusi khususnya yang sudah menikah, dapat dikenakan pasal 284 KUHP, dengan pelapor adalah istri sah si pria, pasal 284 KUHP tersebut mengatur tentang perzinahan. Namun dalam realitasnya seorang istri banyak yang enggan untuk melaporkan suaminya meskipun ia mengetahui bahkan mempunyai bukti bahwa suaminya berbuat hal tersebut.

Menarik memang untuk prostitusi level atas, patut ditelaah oleh aparat kepolisian untuk kalangan yang menjadi konsumen prostitusi level atas ; apakah mungkin diduga salah satu konsumennya adalah kalangan pejabat kah ? Oleh karena apabila memang benar tindakan ini tidak menutup kemungkinan terkait dengan unsur - unsur yang terdapat dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penulis adalah Konsultan pada Kantor Hukum 'SWAHA'


«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: