» » » » KPK Sekarang "Melempem" Salah Siapa ? -Sarpin Effect-

Oleh : Peter S Simo Wibowo SH *)

Praperadilan menjadi senjata pamungkas bagi koruptor yang disikat KPK, trend ini menjadi favorit para Tikus Berdasi. Pasca diputusnya praperadilan kasus Komjen Budi Gunawan oleh Hakim PN Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi SH, yang kontroversial karena memutuskan sidang praperadilan yang dipimpinnya dengan isi putusan yang tak biasa sebuah  "terobosan hukum" telah dilakukan hakim Sarpin.

Karena, sebelumnya pasal 77 KUHAP, kita tidak mengenal bahwasanya penetapan tersangka merupakan obyek atau domain Praperadilan, karena yang diatur hanya proses penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Keberanian Sarpin menerobos telah menciptakan istilah yang dikenal saat ini yaitu
"Sarpin Effect".

Putusan praperadilan Sarpin laksana pedang bermata dua, sisi tajam yang satu, memberikan celah hukum dan kesempatan bagi semua warga negara yang teraniaya oleh kesewenang - wenangan penyidik dalam menetapkan status tersangka kepada seseorang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan, bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keada- annya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, karena Stigma tersangka pada diri seseorang membuatnya tersandera secara moral, mental dan sosial dalam melakukan tindakan apa pun, termasuk diangkat dalam jabatan publik, maka demi memperjuangkan prinsip hak atas kepastian hukum yang adil maka sah atau tidaknya penetapan status tersangka tersebut, kini dapat diuji di forum yang bernama Praperadilan. Sedangkan sisi tajam lainnya menyayat pedih semangat pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya bagi KPK yang sudah secara terang benderang mengakui kekalahannya dan tak mampu melanjutkan perkara rekening gendut, gratifikasi dan janji bagi Komjen BG, karena terganjal dan terhalang oleh "Sarpin Effect"

Penulis sepakat dan mungkin sebagai salah satu dari segelintir pihak yang mendukung produk hukum Sarpin tersebut mengapa ? Adalah sebuah cerminan buruk dan busuknya apabila sebuah lembaga penegakkan hukum yang patut diduga bisa menerima "Pesanan" pihak pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik terselubung untuk menjegal atau dengan mudahnya mentersangkakan seseorang tanpa melewati rangkaian penyidikan yang patut  dan berdasarkan pada bukti permulaan atau sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, sebagaimana isi Pasal 44 ayat (2) UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan, bahwa bukti permulaan yang cukup telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, yang mana khusus dalam hal kasus Komjen BG alat bukti tersebut gagal untuk dibuktikan oleh pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan Bambang Wijojanto, yang bahkan saat ini sudah menyandang status tersangka oleh Bareskrim Polri, dalam kasus pemalsuan dokumen bagi AS dan mengarahkan keterangan saksi di MK bagi BW bahkan berkas keduanya sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilimpahkan kepada Penuntut Umum dan tinggal menunggu waktu sidang.

Strategi balas dendam Polri ? Wallahuallam...

Imbas "Sarpin effect", KPK saat ini telah disibukan oleh ulah para koruptor yang sudah dijadikan tersangka oleh KPK yang mencoba peruntungannya lewat jalur Praperadilan, apalagi sekarang MK telah mengubah ketentuan pasal 77 KUHAP dengan menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan.

Tiga kali bertubi - tubi KPK menelan pil pahit setelah kasus rekening gendut Komjen BG, Ilham Arif Sirajudin eks walikota Makasar dengan korupsi PDAM nya, yang terakhir dan teranyar adalah praperadilan Hadi Poernomo eks Dirjen Pajak.

Mengikuti rekan sejawatnya Hakim Sarpin, Hakim Haswandi dengan mantap menerima permohonan Hadi. Menyatakan status tersangkanya tidak sah dan memerintahkan kepada KPK untuk menghentikan penyidikannya dan dianggap KPK tidak berwenang menangani kasus tersebut.

Mungkinkah KPK memang benar - benar sedang dilemahkan ? Hanya Tuhan yang maha tahu sekenario apa yang sedang dimainkan oleh para pembesar di negeri kita tercinta ini.

Seketika masyarakat Indonesia ragu, gamang dan apriori dengan semangat anti korupsi era kepemimpinan Presiden Jokowi, akankah para koruptor masih mungkin bisa dibasmi, koruptor yang berhasil dijeratpun sebagian besar diganjar dengan hukuman pidana yang sangat ringan dibandingkan dengan dosanya yang telah merampok uang rakyat, korupsi yang katanya kejahatan luar biasa ternyata sekarang terlihat seolah kejahatan biasa biasa saja.

Jadi merampok, merugikan negara dan merampas hak rakyat banyak adalah tindak pidana biasa saja, harapan publik yang luar biasa kepada KPK seolah padam, antusiasme rakyat melawan para koruptor sudah kendor, dukungan kepada KPK pun perlahan mulai surut, kemana pegiat - pegiat anti korupsi Indonesia ? Mereka mungkin khawatir menjadi korban " kriminalisasi ". Kemana nurani pemimpin bangsa kita ?

Hanya satu yang bisa membenahi penegakan hukum melawan korupsi di Indonesia yaitu pemimpin bangsa yang tidak tersandera oleh kepentingan elit - elit politik dinegeri kita tercinta Indonesia.

*) Penulis Adalah Konsultan Hukum pada Kantor hukum Swaha.

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: