» » » » Kos-Kosan Liar Makin Menjamur di Ciamis

SJO, CIAMIS -Semakin hari jumlah kos-kosan di Ciamis semakin meningkat. Terutama di kawasan perdagangan dan perguruan tinggi, seperti di daerah Ciamis Kota serta Unigal. Ini terlihat dari banyaknya kos-kosan baru yang dibangun. Di daerah Mekarjadi-Baregbeg contohnya, di atas lahan yang tadinya kebun sekarang sudah berdiri kos-kosan.

Kos-kosan tersebut bervariatif. Dari mulai bangunan, fasilitas hingga harga yang ditawarkan. Rata-rata harga sewa perkamar Rp. 350 ribu hingga Rp. 500 ribu/bulanya. Soal fasilitas, tentunya tergantung pada besarnya harga sewa. Semakin mahal, biasanya fasilitasnya pun semakin lengkap dan nyaman.

Namun pesatnya perkembangan usaha kos-kosan di Ciamis, belum dilirik sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Ciamis. Padahal, telah mengatur kos dengan jumlah lebih dari 10 itu harus bayar pajak.

Namun sayangnya, jangankan berbicara potensi pemasukan daerah dari kos-kosan. Pemerintah sampai hari ini belum memiliki data pasti jumlah kos-kosan yang ada di Ciamis.

Hal itu di ucapakan Badan pelayanan perizinan terpadu dan penamanam modal (BPPTPM) kabupaten Ciamis Drs.H.Wasdi,MSi. “Jika mengacu pada Perda No 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, bahwa kos dengan jumlah lebih dari 10 itu harus bayar pajak. Hingga saat ini kami belum memegang jumlah data kosan yang ada di Ciamis. Rata-rata para pemilik kosan tersebut hanya mengajukan ijin mendirikan bangunan saja, tanpa memberikan keterangan bahwa bangunan itu diperuntukan untuk usaha kos-kosan,” ungkapnya.

Selian itu, menurut Wasdi, banyak kos-kosan juga yang berdiri tanpa surat ijin mendirikan bangunan (IMB). “Kami kesulitan untuk mendata ada berapa kosan yang ada di Ciamis, pasalnya para pemilik kosan juga banyak yang tidak mengurus IMBnya,” lanjut Wasdi.

Wasdi mengatakan, BPPT hanya operator saja yang mengeluarkan ijin atas rekomendasi dari SKPD terkait. Dan BPPT hanya dapat memproses para pengusaha kos-kosan yang mengajukan pengurusan IMB. “Sampai saat ini memang belum ada peraturan khusus tentang kos-kosan. Tapi, kami himbau masyarakat agar setiap akan mendirikan bangunan  ijin mendirikan bangunan harus ditempuh,” pungkasnya. (Jepri)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: