» » » » Hari Kebangkitan Nasional Bukan Hari Kebangkitan Rezim

Oleh : Taswa Witular *)

Lebih dari 100 kali sejak dicanangkannya pada tahun 1908, bangsa Indonesia memperingati “Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas)”. Saat pencanangan, Harkitnas dimaknai sebagai semangat merebut kemerdekaan. Ditahun 2015 ini, bagaimanakah kita memaknai peringatan itu?

Idealnya, saat ini Harkitnas dimaknai sebagai semangat untuk mencapai cita – cita bersama yakni Bersatu, Berdaulat, Adil dan makmur.

Bersatu setelah pada beberapa bula terahir ini kita dibawa dalam sebuah arus politik yang mencemaskan persatuan, dimana hasil pemilu Legislatif dan atau pemilihan Presiden telah memetakan rakyat setidaknya dalam dua kelompok sebagaimana tercermin dalam denah di Gedung DPR RI (koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat).

Persatuan bukan sekedar kata berimbuhan, bukan pula sebatas tidak terpecah belah alias utuh.  Hendaknya Persatuan saat ini diciptakan untuk harmonisasi segenap komponen, yang ditandai oleh tindak  - tanduk Pemerintah bersama rakyat  dengan mengarah kepada tujuan luhur yakni meraih kesejahteraan bersama.


Persatuan bukan ditujukan untuk meraih kekuasaan semata terlebih dirancang dengan cara - cara inkonstitusional serta didasari nafsu kekuasaan dari playmaker persatuan. Persatuan juga menjadi tidak indah ketika mengusung visi penjajahan tehadap Rakyat Indonesia oleh Komponen – komponen di dalam partai yang bersatu.

Pembaca yang budiman, hari itu seorang bapak sibuk menata rumahnya. Dari sekian peralatan yang dia gunakan, serta penataan yang dia lakukan, saya tertarik dengan 5 buah batu yang dia letakan melingkar ditengah ruangan. Saya Tanya, untuk apa batu – batu itu? Dan dia menjawab : “saya yang punya Rumah, dan saya berhak melakukan ini karena saya lebih tahu kebutuhan anggota keluarga saya ”.

Pada Peringatan Harkitnas tahun ini, hendaknya para pemimpin negeri merenungkan makna kedaulatan. Sudahkah Kita, sudahkan negara dalam hal ini berdaulat? Kadar Kedaulatan tidak boleh diindikasikan oleh permintaan rakyat karena disitulah nilai Demokrasi yang kita anut. Internal sovereignity bisa tercermin dari produk dan eksekusi hukum.  Sudahkah hukum di Indonesia berada pada tahta tertinggi dalam piramida tatanan kita ataukah justru politik berada di Atas hukum?.

Demikian halnya dengan External sovereignity tidak cukup ditentukan oleh pengakuan dari Negara lain akan kemerdekaan secara de fakto saja. Sifat kedaulatan yang harus dipenuhi untuk dapat mengarahkan kedaulatan itu sendiri kepada kesejahteraan rakyat adalah sifat Asli. Kedaulatan yang asli, yang bukan berasal dari kekuasaan lain, sangat memungkinkan melakukan penetrasi terhadap konsep pembangunan yang dirancang. Menguatnya Kepentingan – kepentingan pribadi dan kelompok ditengah pembangunan biasanya muncul ketika kedaulatan tidak berunsur asli. Disinilah kenapa kedaulatan itu didalamnya mengandung makna kekuatan.


Untuk ke - 107 kali tepatnya peringatan Harkitnas ini diperingati. Tidak cukup dewasa kiranya sebagai bangsa, apabila pada momentum Harkitnas tahun ini hanya sekedar memutar pita kaset dikala tahun 1908 saja lalu membuat rangkaian kata yang ditulis dalam sebuah spanduk yang dipampang dijalan atau kantor pemerintahan.

Saatnya pada peringatan kali ini kita membuat sebuah evaluasi tentang usaha kita yang dimulai sejak para pendiri bangsa duduk bersama untuk memikirkan masa depan kita yang saat ini hidup. Semangat mencapai kemakmuran yang berkeadilan harus kembali kita galakan. Kemakmuran adalah hak Rakyat, maka sejauh mana pemerintah melakukan upaya pencapaian itu, bukan sebuah kesalahan jika rakyat mempertanyakan.

Kemakmuran tidak bisa dilimpahkan sepenuhnya kepada para pribadi. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki nurani dan insting untuk melakukan perbaikan ekonominya. Maka siapa yang salah ketika nurani mereka tertutup oleh insting manusia yang tidak selaras dengan ajaran agama dan hukum di negeri ini? Tidak ada orang yang ingin kelaparan, maka usaha mencuri adalah jawabannya ketika dia ditanya soal upaya. Ketahuilah, sebenarnya mereka tak mendapat kenyamanan dengan menempuh cara – cara meraih penghasilan yang kita anggap salah itu. Mereka tidak bercita – cita jadi pengamen, mereka tidak ada yang bercita – cita jadi pengemis, mereka tidak ada yang mengawali hidupnya dengan merencanakan sebagai pembuat gaduh. Fenomena sosial ini adalah tanggung jawab siapa? Sejak kapan dan mengapa mereka seperti yang penulis sebutkan itu masuk dalam dunianya tersebut?

Hari Kebangkitan Nasional, bagi kita sebagai Rakyat jadikanlah sebagai momentum kebangkitan semangat kita untuk melawan ketidakadilan dalam ekonomi, ketidakadilan dalam pembangunan, ketidakadilan dalam pendidikan, ketidakadilan dalam meraih kemakmuran. Semangat kita bukan semangat  kapitalis, bukan semangat borjuis, bukan semangat imperialis apalagi kaum anarkis. Lakukan upaya pengembalian hak – hak itu dengan semangat nasionalis yang agamis. Sementara itu para wakil Rakyat dan petugas Rakyat yang kita sebut sebagai kepala pemerintah, baik pusat maupun daerah, semoga pidato – pidato mereka pada saat menjadi Pembina upacara dalam peringatan Harkitnas 2015 tidak lebih bagus dari semangat koreksi dan aksi demi tercapainya cita – cita kemerdekaan.(*)

*)Penulis dikenal sebagai konsultan politik nasional

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: