» » » Bupati Purwakarta Akan Klarifikasi Data LHKPN Ke KPK

SJO, PURWAKARTA - Atas di katagorikannya penyerahan terburuk se Jawa Barat, Bupati Purwakarta H.Dedi Mulyadi.SH, langsung mengumpulkan para pejabatnya di Gedung Negara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, soal Laporan Harta Kekayaan Pengelenggara Negara (LHKPN). KPK menilai Purwakarta terburuk di Jawa Barat, karena belum ada satu pun pejabat yang menyerahkan LHKPN hingga April 2015. Ujar. Dedi

Menurut keterangan para Pejabat Purwakarta, menyatakan bahwa mereka telah melaporkan LHKPN mereka. katanya.

Dedi sendiri mengaku terakhir melaporkan LHKPN pada 2012 lalu. Sementara untuk pemutakhiran kali ini, Dedi menyatakan bahwa formulir baru diterima pada akhir April. "Kita baru terima formulir akhir April. Saya sendiri juga sudah mengisi formulir itu dan tinggal diserahkan," katanya.

Dedi menyatakan Selasa pekan depan akan mendatangi Ketua KPK untuk mengklaripikasi keterangan yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Gedung Sate hari ini. "Selain menanyakan yang mana laporan yang nihil, saya juga mau menanyakan jumlah pejabat yang harus melapor," tutur Dedi.

Karena menurut Dedi berdasarkan catatannya jumlah pejabat yang wajib lapor LHKPN sebanyak 40 orang, yang terdiri dari 30 orang pejabat ditambah dirinya dan wakil bupati menjadi 32 orang serta 8 orang inspektorat.

"Di catatan saya ada 40 orang, namun berbeda dengan keterangan Wakil Ketua KPK ada 43 orang. Saya tidak tahu 3 orang lagi siapa, atau memang saya salah hitung," katanya.

Soal pelaporan LHKPN ini Dedi menyatakan Purwakarta turut mendukung dan berusaha untuk mematuhinya. (DR)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: