» » » Beranikah Polri Mengungkap Pelanggan Jasa Prostitusi Kelas Wahid

Oleh : Peter S Simo Wibowo SH.

Menyimak berita terungkapnya Jaringan Prostitusi Kelas Wahid yang berujung ditangkapnya RA, mucikari pemasok Pekerja Seks Komersial (PSK) " High Class " oleh Tim Reserse Polres Jakarta Selatan di hotel bintang Lima, Jum’at (8/5) lalu. Sedikitnya telah membuka tabir kelam praktek prostitusi dengan kemasan baru, secara online.

Selain mucikari, Polisi juga menangkap tangan seorang diduga Artis berinisial AA yang sedang melayani pria hidung belang. Dalam menjalankan Bisnis mesumnya, RA mematok tarif 80 - 200 Juta untuk bisa menikmati tubuh ayam berlabel Artis, sungguh angka yang menakjubkan

Dalam kasus ini, kita dipertontonkan sebuah realita yang paradoks berbanding terbalik dengan motif seorang PSK kelas teri yang menjajakan dirinya di pinggir jalan, alasan klasik, kebutuhan dasar hidup. Motif AA mungkin berbeda dengan PSK kelas teri, faktor pergaulan lebih berperan, maklum kehidupan malam yang Hedonis dan Glamour seakan sudah jadi trend.

Sesungguhnya hal ini yang menjadi pertanyaan dan penasaran publik yang begitu besar, siapa saja para pelanggan dan pengguna jasa layanan PSK " high class " yang rela menghamburkan begitu banyak uangnya hingga Ratusan Juta Rupiah dalam waktu sekejap ? Pengusaha kaya kah, ekspatriat konglomerat atau pejabat Negara dengan hasil korupsi, bisa jadi gratifikasi seks hasil meng-goalkan proyek tertentu ?? easy money, easy come easy go.

Disinilah penulis menaruh harapan besar dan mengapresiasi Polri, khususnya, yang telah "Berani" mengungkap praktek prostitusi kelas wahid ‘AA’ Cs yang diekspos media. Adalah suatu langkah besar dan mudah - mudahan merupakan strategi Polri guna menjerat para pengguna layanan Ayam Artis, dengan menyelidiki data dan mencari identitas, siapakah dia apakah latar belakangnya ???

Dari sisi hukum pidana pelaku pekerja seks komersial, mucikari dan pengguna jasa PSK sesuai dengan ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP; Pasal 296 berbunyi, Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506 ; Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Lantas, apakah para pengguna PSK tidak bisa dijerat hukum? Walaupun di dalam ketentuan KUHP tidak dapat diterapkan, namun di dalam peraturan lain terdapat sanksi untuk pengguna PSK. Contoh peraturan yang dapat menjerat pengguna PSK misalnya Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI 8/2007”).

Pasal 42 ayat (2) Perda DKI 8/2007:
Setiap orang dilarang:
a.    menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
b.    menjadi penjaja seks komersial;
c.    memakai jasa penjaja seks komersial.

Orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000 dan paling banyak Rp. 30 juta (Pasal 61 ayat [2] Perda DKI 8/2007).

Kata kuncinya, beranikah Polri dengan kewenangannya sebagai alat negara mengungkap permasalahan ini sebagai titik masuk menyelidiki kasus - kasus yang lebih besar, jangan hanya PSK dan sang Germo yang menjadi tumbal.

Penulis adalah Konsultan pada Kantor Hukum 'SWAHA'


«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: