» » Tunjangan DP Mobil Pejabat Naik, Rakyat Semakin Tercekik

SJO, JAKARTA - Jokowi membuat kebijakan kontroversi dengan menaikkan tunjangan dp mobil pejabat negara dari Rp 116,6 juta menjadi Rp 210,9 juta. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai sangat kontradiksi dengan keadaan rakyat yang semakin tercekik karena kebutuhan pokok yang semakin mahal, akibat kenaikkan harga bbm, tarif dasar listrik, tiket kereta api, dan gas lpg.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, kebijakan di era Jokowi sangat ironis, karena pemerintah lebih mementingkan kesejahteraan pejabat daripada kesejahteraan rakyat, hal tersebut menandakan bahwa Pemerintah hendak melakukan pembodohan kepada rakyat.

“Kondisi negara di era Jokowi sangat mengkhawatirkan, sebab saat ini rakyat yang mensubsidi negara bukan negara mensubsidi rakyat. Akibatnya, kebijakan pengalihan subsidi hanya menghasilkan kesenangan untuk para pejabat dan penderitaan untuk rakyat, ini adalah bukti nyata Jokowi-JK telah mengkhianati amanah rakyat”, tegas Panji.

Panji menyarankan, sebaiknya Jokowi–Jk  segera menyadari kesalahannya sebelum terlambat. Pasalnya, jika kondisi negara semakin memburuk, dan pemerintah hanya diam serta membuat kebijakan tidak pro rakyat, jangan salahkan rakyat bergerak serentak untuk mencabut mandat Presiden RI dari tangan Jokowi.(rls)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: