» » » Pengusaha Sambut Baik Pencabutan Surat Edaran Larangan Rapat Di Hotel

SJO, TASIKMALAYA -Para pelaku usaha hotel dan restoran menyambut  baik pencabutan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor yang berlaku sejak 1 Desember 2014.

Ketua BPC PHRI Tasikmalaya Ajat Setiawan mengatakan, pencabutan surat edaran tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektifitas Kerja Aparatur.

"Peraturan MenPAN-RB tersebut berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2015," ujarnya kepada wartawan di Hotel Ramayana, Selasa (21/4).

Pencabutan surat edaran yang sempat membuat ketar-ketir pengusaha hotel dan restoran ini, kata Ajat, tertera pada Pasal 4 yakni, "Dengan berlakunya peraturan ini, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku,"

Namun, sambung dia, pencabutan itu ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan harus disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan disampaikan kepada unit pengawas internal.

Selain itu, jika tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri/instansi pemerintah di wilayah tersebut dan tidak tersedia saran dan prasarana yang memadai, harus dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana.

"Kita juga akan berkomitmen untuk tidak ada mark up biaya hotel atau restoran. Jika pun ada fiktif, kita komit hotel tersebut akan di black list," tandasnya.

Pihaknya pun bersyukur atas terbitnya peraturan itu, menurut Ajat, jika tidak ada pencabutan surat edaran tersebut dikhawatirkan akan menambah jumlah pengangguran, mengganggu investasi, para pengusaha akan dihantui kredit bank karena modal usaha berasal dari bantuan bank, dan pajak pendapatan daerah menurun. (D033)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: