» » » » Batalnya Kesucian Persaingan dalam Negara Demokrasi

Oleh : Taswa Witular (kang Away)*

Terkait pada fungsi sebagai sarana komunikasi politik, keberadaan partai politik (parpol) juga diantaranya sebagai pengatur konflik. Parpol tidak saja diharapkan mampu mengartikulasikan kepentingan (Interests Articulation) dimana berbagai ide-ide diserap dan diadvokasikan untuk mempengaruhi materi kebijakan kenegaraan, tetapi juga penyalur kepentingan yang berbeda-beda. How to make it happen? Supaya parpol bisa menjalankan apa yang menjadi fungsinya. Membahas ini tentu menjadi sangat erat hubungannya dengan proses rekruitment yang dilakukan.

Dari sejarah kepartaian di Indonesia dapat dilihat bahwa keberadaan kepartaian di Indonesia setidaknya bertujuan untuk menghapuskan penindasan dan pemerasan di Indonesia khususnya dan didunia pada umumnya (kolonialisme dan imperialisme), mencerdaskan bangsa, dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jika kita melakukan perbandingan hasil dari semua pemerintahan yang notabene adalah ciptaan partai – partai Politik yang sudah ada sejak orde lama hingga kini, sepertinya Rakyat masih belum merasakan nilai keberadaan partai – partai itu sendiri. Apakah ini sebagai salah satu bukti salahnya penerapan sistem dan mekanisme dalam pemilu kita?

Mari kita tengok sepak terjang serta manuver politik yang dilakukan para kader Partai dalam kapasitasnya sebangai calon Anggota Legislatif. Disinilah desain rapih itu terungkap, yang tidak cukup dipandang dengan mata. Kompetisi sesungguhnya tidak terjadi, yang ada hanyalah Politik Transaksional. Ironisnya, Jikapun Pembaca tetap mengatakan telah terjadi Persaingan, maka para pelakunya adalah kader – kader partai atau perorangan.

Kita adalah bangsa yang besar, tentunya akan sama – sama menghormati konsensus nasional. Pelanggar dan atau pelanggaran terhadap sesuatu yang telah disepakati akan dianggap pelaku kejahatan, ketika kesepakatan yang dimaksud adalah produk legislatif. Bagaimana jika kesepakatan itu dibuat dan dilanggar oleh produsennya?

Pembaca yang budiman, Pasal 22E ayat 3 UUD 1945 (hasil amandemen) menyebutkan bahwa peserta pemilu adalah Partai Politik, bukan perorangan. Dengan demikian pembaca tentu sudah menebak pada arah mana tulisan ini berakhir. Kita tidak bisa berpura – pura hanya untuk menyenangkan bangsa lain yang menebarkan cinta dibalik kepentingannya terhadap bangsa ini.

Harus kita akui bahwa pada beberapa pemilu terakhir telah terjadi pembengkakan biaya, peningkatan suara tidak sah, memungkinkannya kecurangan yang sangat tinggi sebagaimana terlihat pada angka sengketa di Lembaga berwenang. Sistem yang menguntungkan para pesawer ini harus diakui pula telah menyebabkan sering terjadinya perubahan konstelasi politik, sehingga rencana pembangunan pun akan pula dipengaruhi. Kursi – kursi di Gedung Rakyat yang diraih dari hasil sistem politik kartel dan materialisme politik telah menghantarkan konflik – konflik yang tidak menguntungkan bangsa.

Ditahun kedua pasca dilaksanakannya Pemilu ke empat setelah Reformasi, Rakyat sudah semakin kehilangan kepercayaan terhadap para wakilnya di DPR/DPRD. Lahirnya sebuah partai baru merupakan langkah cerdas dari pendirinya karena berhasil menangkap sinyal ini.

Penulis memprediksi, Rakyat akan menjadikan Partai baru tersebut sebagai pilihan alternatif. Dengan sumberdaya dan sumber dana serta ditopang kekuatan media yang memadai, kehadiran partai baru pada pemilu Legislatif berikutnya mau tidak mau akan membuat meriang partai – partai lama. Siapa yang salah ketika kemudian justru kepercayaan terbesar Rakyat Indonesia dijatuhkan kepada Partai baru? Ini pula lah hasil dari sistem  yang kita bangun. Kerancuan yang terjadi antara pasal 22E ayat 3 UUD 1945 dengan sistem pelaksanaan Pemilu Legislatif beserta ragam outputnya akan menerkam pemproduksinya sendiri. Pemilu bukan hanya konversi suara menjadi kursi, tetapi juga instrumen demokrasi. Dari Demokrasi diharapkan lahir para pembuat kebijakan yang pro – Rakyat, bukan lebih memikirkan kepentingan dirinya untuk 5 tahun kemudian.

Pembaca yang Budiman, terlalu cepat para pelaku amandemen itu menyimpulkan dan membuat produk baru. Cepat bagus namun menjadi tidak tepat ketika terdapat kontradiktiksi antara satu sama lainnya terlebih tidak memikirkan payung hukum dari efek negatifnya. Penulis tidak menawarkan untuk kembali pada cara lama ketika Rakyat hanya cukup mencoblos gambar partai dalam pemilu Legslatif, karena memang terlalu naif lalu boleh dikatakan memilih kucing di Dalam karung. Penulis hanya mengajak kita semua khususnya para ahli yang kompeten untuk melihat bersama – sama lalu memikirkan kembali mekanisme pemilihan anggota legislatif sehingga persaingan sehat sebagai ciri utama demokrasi bisa terjadi dengan sebenarnya, bukan penonjolan pragmatisme politik dimana uang menjadi penentu kemenangan para calon pembuat kebijakan di Negara yang memiliki heterogenitas ini.(*)

*) Penulis dikenal sebagai konsultan politik nasional

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

Tidak ada komentar: