» » Bank BJB Layani Pembayaran Pajak Lewat ATM

(SEPUTAR JABAR ONLINE, BANDUNG) – Bank Jabar Banten (BJB) kini sudah melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lewat ATM. Terobosan tersebut menindaklanjuti keputusan pemerintah yang sejak Januari 2013 mengalihkan pembayaran PBB dari Pusat ke Daerah.  Bank BJB termasuk salah satu operator yang ditunjuk sebagai penerima pajak se-Jabar dan Banten,

Menurut Direktur Utama BJB Bien Subiantoro, pengelolaan pembayaran pajak tersebut dilakukan melalui sistem pajak elektronik (electronic-tax/e-tax), yang merupakan bagian dari inovasi BJB dalam sistem e-banking.

Tahun ini, BJB sudah bisa melayani penerimaan pajak di 16 kota dan kabupaten kota se-Jawa Barat dan Banten, yakni: Kota-Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kota Banjar, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

Masyarakat di daerah-daerah tersebut dapat membayar pajak melalui sistem online. melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Electronic Data Carpture (EDC), atau langsung datang ke kantor Bank Jabar Banten.
BJB memproyeksikan, selama tahun 2013 akan menerima pembayaran pajak se-Jabar sekitar Rp 3,4 triliun. "2013 ini 16 kabupaten kota, tahun depan (2014) 18 kabupaten kota. Cash management dengan perusahaan besar, internet banking dan mobile banking akan luncurkan tahun ini," kata Bien.

Dirut BJB menambakan, , potensi pengelolaan pajak di Jabar tergolong besar. Sebagai contoh, di Kota Cimahi tahun lalu, nilainya mencapai Rp 23 miliar. Sedangkan proyeksi penerimaannya di Kota Cimahi sekitar Rp 27 miliar. (R02)

«
Posting Lebih Baru
»
Posting Lama

7 komentar:

  1. Untuk pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tidak optimal, kami sebagai kolektor PBB tingkat desa merasa keberatan karena untuk pebayaran hanya di layani 5 buah SPPT per pendaftaran antrian sedangkan untuk setiap pembayaran PBB dari warga (pembayaran kolektip) sudah tidak tertampung sampai ratusan, saya mohon solusinya dari pihak terkait

    BalasHapus
    Balasan
    1. Mungkin kurang siap dalam jaringan Infrastruktur atau SDM-nya, kami juga dari Kabupaten Bandung mengalami masalah yang sama padahal kantor cabang BJB di wilayah kami sudah banyak.
      Harus bagaimana mempertanggung jawabkan kepada warga masyarakat tentang masalah keterlambatan penyetoran SPPT PBB.
      Tidak seseuai dengan pada waktu sosialisasi pembayaran PBB yang asalnya ke Bank BRI mengajadi ke BJB yang dirasakan sangat lambat pelayananya. Terima kasih

      Hapus
  2. Sungguh memalukan di jaman dimana peningkatan pelayanan publik menjadi primadona pemerintah kab/kota lain justru di jawa barat sangat mengecewakan dan mengalami kemunduran yang sangat parah. Dulu saya bayar PBB kota Bogor bisa melalui Bank BCA, Mandiri, dan BRI. Sekarang dengan hanya melalui Bank BJB sudah dua tahun saya nunggak PBB, masalahnya bukan gak mau bayar tapi antrian di Bank BJB yang bikin malas untuk bayar. Bagaiman kang Aher ini menurut saya masalah serius, rakyat mau bayar kewajiban pajak agar pembangunan di jabar lancar.....ekh malah dipersulit

    BalasHapus
    Balasan
    1. setuju sama AM, tahun 2013 seingat sy bisa bayar pbb melalui bank2 lainnya tapi sekarang bukannya mempermudah tapi malah mempersulit dengan hanya bisa di 1 bank jb saja.
      ayo segera insyaf jangan mempersulit orang bayar pajak!

      Hapus
    2. Betul sekali!!!
      Mengecewakan dan memuakan kab Bogor terbelakang dan tidak terurus. Bayar PBB 2015 aja susah & ribet, padahal siapa yang butuh? Buat dikorupsi juga kan pastinya..
      Penduduk banyak pendapatan melimpah, pembangunan nol, jalan rusak bertahun-tahun dibiarin. Birokrasi njlimet & lambat, memuakkan

      Hapus
  3. wah enak nih bisa cek pbb kapanpun
    makasih infonya kawan

    BalasHapus
  4. Semestinya, Kalau Memang Membayar PAJAK adalah sudah satu KEWAJIBAN BAGI SELURUH PENDUDUK INDONESIA yang hidup di INDONESIA, PEMERINTAH sudah seharusnya juga menyediakan cara pembayaran PAJAK yang paling mudah. Seperti cara membayar tagihan LISTRIK misalnya.
    Tidak perlu lagi SPPT dikoordinir dan diberikan kepada KECAMATAN atau KELURAHAN.
    Untuk menghindari PUNGLI...........
    Saya "harus" memberikan uang tips, setiap kali diberikan SPPT.
    Sebetulnya bukan masalah uang TIPS nya besar atau kecil,
    Tapi, dalam hal ini, kok pemerintah tidak menyediakan jalan yang mudah untuk WAJIB PAJAK membayar PAJAKnya ? Kan heran...
    Kata nya WAJIB BAYAR PAJAK....?!?! Tapi, kok nggak diberikan sarana termudah sihhh.....!!!
    Apa cuma WAJIB nya doang ?!?!? Tanpa diberikan satu solusi yang mudah...!!! Hah...!!!
    Paling Males kalau sudah lihat orang Kelurahan bawa SPPT kerumah....seolah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, setelah itu, nunggu sambil kedip kedip mata minta uang....
    Apa ini Tujuan Pemerintah mewajibkan Rakyat BAYAR PAJAK...!?!?!?!?
    Kalau bayar Listrik...?!?! Khan nggak kudu ke KELURAHAN.....
    Kenapa SPPT kudu di bawa Ke Kecamatan ?!?!?
    Khan setiap WAJIB Pajak sudah ada NO.POKOK WAJIB PAJAK....
    Yah, tinggal sediakan aja pembayaran ONLINE lewat ATM misalnya.....
    Kan BERES,....!!
    Gitu aja kok REPOOOTTT...

    BalasHapus